Berita

lustrasi/RMOL

Tekno

Australia Larang DeepSeek: Manuver Geopolitik atau Ancaman Keamanan?

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 09:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Australia dan sejumlah negara Barat untuk melarang layanan dari perusahaan teknologi China, DeepSeek, di semua perangkat pemerintah mendapat reaksi keras dari pakar kecerdasan buatan (AI). 

DeepSeek dilarang karena dianggap sebagai "risiko yang tidak dapat diterima" bagi keamanan nasional Australia, meskipun Menteri Dalam Negeri Tony Burke menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak terkait dengan asal negara perusahaan, melainkan murni soal keamanan sistem dan aset pemerintah.

Semua badan pemerintah Australia, kecuali beberapa organisasi perusahaan seperti Australia Post dan ABC, harus menghapus produk DeepSeek dari perangkat mereka. Larangan ini mengikuti langkah serupa yang diambil oleh badan-badan AS, seperti NASA dan Pentagon, serta Italia yang memblokir akses ke DeepSeek.


Beberapa ahli AI, terutama dari China, mengkritik larangan ini sebagai tindakan yang didorong oleh ideologi dan diskriminasi terhadap teknologi China, bukan karena masalah teknis. 

Liu Wei, seorang ahli dari Beijing, menyebut langkah ini sebagai contoh ketidakmampuan negara-negara Barat dalam menilai kemajuan teknologi China dengan objektif. 

"Langkah Australia jelas didorong oleh diskriminasi ideologis, bukan masalah teknologi," kata Liu, direktur Laboratorium Interaksi Manusia-Mesin dan Rekayasa Kognitif di Universitas Pos dan Telekomunikasi Beijing, seperti dikutip dari Global Times, Kamis 6 Februari 2025.

Ia juga mempertanyakan mengapa teknologi perusahaan AI asal AS, seperti OpenAI, tidak dikenakan larangan yang sama.

Pakar China dari Badan Penasihat Tingkat Tinggi tentang Kecerdasan Buatan, Zhang Linghan, menilai tuduhan terhadap DeepSeek tidak berdasar dan hanya mencerminkan ketakutan terhadap pengaruh teknologi China yang semakin besar. 

"Tuduhan untuk menjelekkan perusahaan teknologi China sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki dasar yang kuat," kata Zhang.

"Tuduhan tersebut tampaknya lebih mencerminkan upaya sia-sia dunia Barat untuk menekan kemajuan teknologi China, yang menggarisbawahi meningkatnya kecemasan atas pengaruh teknologi China yang meluas," ujarnya.

Fu Cong, perwakilan China untuk PBB, mengingatkan bahwa pembatasan teknologi tidak akan berhasil dan justru menghambat kerja sama internasional yang diperlukan, khususnya dalam pengembangan AI yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang.

"Dari Huawei hingga TikTok, dan sekarang ke DeepSeek - berapa banyak lagi yang ingin dilarang oleh AS?" tanya Fu.

"Kita tidak butuh lebih banyak larangan," tegas Fu, seraya mencatat bahwa Tiongkok dan AS, sebagai dua negara terdepan dalam AI, tidak mampu untuk tidak bekerja sama.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya