Dari kiri ke kanan: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani./RMOL
Respon cepat Presiden Prabowo Subianto menghentikan kekisruhan akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait distribusi gas LPG 3 kg diapresiasi kalangan media. Respon cepat itu membuktikan perhatian serius Prabowo pada isu kesejahteraan rakyat.
Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa ketika dimintai pendapatnya mengenai instruksi Presiden Prabowo agar pengecer gas LPG 3 kg kembali diaktifkan setelah sempat di-shut down oleh Bahlil Lahadalia.
Menurut Teguh, respon Presiden Prabowo juga dapat diartikan sebagai peringatan tegas bahwa semua pembantu Presiden harus bekerja sesuai visi dan misi Presiden. Tidak boleh ada kebijakan yang menyeberang dan menyengsarakan rakyat, yang dapat berdampak pada runtuhnya kewibawaan Pemerintah dan Presiden.
"Media melaporkan dengan sangat baik kekisruhan yang terjadi di lapangan akibat kebijakan itu. Sempat muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa Presiden membiarkan (kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia). Tetapi anggapan itu runtuh setelah sikap Presiden membela kepentingan rakyat disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad," urai Teguh usai menjadi pembicara dalam podcast mengenai reunifikasi Korea di
Forum Keadilan TV di Jakarta, Selasa sore, 4 Februari 2025.
Teguh menambahkan, setelah mengkoreksi kebijakan keliru Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini, Presiden Prabowo ada baiknya juga meninjau kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran dengan dalih efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
Pemotongan anggaran itu dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan, bahkan
government shutdown, yang berarti merusak kualitas pelayanan rakyat.
Teguh menambahkan, kebijakan umum Presiden Prabowo adalah menghindarkan kebocoran dan pemborosan yang selama ini terjadi dan terkesan dibiarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani semestinya menterjemahkan kebijakan umum itu pada tataran teknis yang lebih kreatif sehingga sektor penerimaan dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan kinerja pemerintah dalam melayani kebutuhan rakyat.
"Saya curiga, menteri-menteri seperti ini sengaja mengambil kebijakan yang berdampak pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap presiden. Ini sangat tidak elok”, demikian Teguh.
