Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya/Istimewa
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin 3 Februari 2025. Kunjungan ini cukup menarik perhatian karena dibayangi oleh persoalan pagar laut yang kasusnya melebar ke mana-mana.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR membahas berbagai aspek terkait pengawasan terhadap infrastruktur transportasi laut, kepelabuhanan, serta efektivitas operasional Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia.
Selain itu, Komisi V DPR juga melakukan peninjauan langsung terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam rangka mendukung operasional pelabuhan.
Terkait hal ini, Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, meminta Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi tata kelola badan usaha pelabuhan.
Danang menekankan pentingnya optimalisasi tata kelola badan usaha pelabuhan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pendapatan negara.
"Potensi PNBP dari sektor kepelabuhanan sangat besar, dan ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional," ujar anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini, melalui keterangannya, Selasa, 4 Februari 2025.
Selain itu, Komisi V juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan dan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Priok agar dapat bersaing dengan pelabuhan internasional lainnya. Evaluasi terhadap operasional pelabuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sistem berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran arus logistik nasional.
Lebih jauh, kunjungan kerja ini mendorong langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok. Serta memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan pelabuhan berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan.
Turut hadir dalam kunjungan, sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dirut Pelindo, Dirut PT Jakarta International Container Terminal (JICT), dan stakeholder lainnya, terkait peningkatan sarana prasarana, pelayanan, dan kepatuhan hukum di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
