Berita

Presiden Prabowo Subianto di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih/Istimewa

Politik

Jangan Seperti Bahlil, Para Pembantu Prabowo Harus Matangkan Kebijakan Sebelum Diterapkan

SELASA, 04 FEBRUARI 2025 | 11:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan pemerintah melarang gas LPG 3 kilogram dijual di pengecer lantaran harganya melambung dua kali lipat dibanding harga yang telah ditentukan pemerintah memiliki niat awal yang baik. 

Sayangnya, eksekusi kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini terlalu terburu-buru, sehingga banyak masyarakat yang belum siap. Hasilnya, gas LPG 3 kg kini jadi barang langka di masyarakat.

"Walaupun niatnya baik, dia harus perkuat dulu infrastruktur dalam kebijakan itu. Jadi enggak bisa sembarangan, kalau dia punya niat baik doang, cuma infrastrukturnya enggak dipersiapkan, akhirnya kejadian seperti LPG ini," kata analis komunikasi politik, Hendri Satrio, kepada RMOL, Selasa 4 Februari 2025.


Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu lantas mengingatkan para pembantu Presiden Prabowo Subianto lainnya yang tergabung di Kabinet Merah Putih untuk memikirkan terlebih dahulu dampak sebuah kebijakan sebelum menerapkannya ke masyarakat.
 
“Pokoknya jangan dilakukan kalau kebijakannya memang dirasa belum siap, belum dipasarkan di masyarakat, sehingga walaupun tujuannya baik, jadi kelihatannya salah,” kata Hensat, sapaan akrabnya.
 
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu pun berharap, pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas ini dan memastikan harga yang stabil.
 
"Gas 3 kg harus segera tersedia kembali, dan harganya tidak boleh naik. Rakyat sudah cukup terbebani dengan kondisi ekonomi saat ini," pungkas Hensat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya