Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Abu Rokhmad, dalam acara Partnership on Religion and Development (PaRD) Leadership Meeting 2025 di Jakarta, Senin 3 Februari 2025/Kemenag
Partnership on Religion and Development (PaRD) Leadership Meeting 2025 resmi dibuka di Jakarta, Senin 3 Februari 2025.
Forum yang berlangsung mulai 3 hingga 6 Februari ini menghadirkan perwakilan pemerintah, organisasi berbasis agama, serta akademisi dari berbagai negara
Ada tiga isu utama yang menjadi pembahasan dalam forum ini, yaitu pembangunan berkelanjutan, dialog lintas agama, dan peran agama dalam kebijakan publik.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad menegaskan, Indonesia sebagai tuan rumah memiliki peran strategis dalam mempromosikan praktik terbaik harmoni antaragama.
“PaRD adalah forum penting yang menghubungkan berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi bagi tantangan global. Indonesia ingin menunjukkan bahwa keberagaman agama bisa menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Abu dalam sambutannya pada pembukaan forum.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, komunitas agama, dan akademisi menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang inklusif serta berdampak luas bagi masyarakat global.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat PaRD Khushwant Singh menegaskan, tujuan utama forum ini adalah menciptakan ruang di mana kemitraan dapat dibangun, direalisasikan, dan diterapkan untuk kepentingan pembangunan sosial dan berkelanjutan.
Forum ini bukan hanya tentang pertemuan dan diskusi, tetapi juga aksi nyata dalam merancang solusi bagi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan perdamaian dunia.
“Ketika kita mempelajari semua agama, pada akhirnya kita menyadari ada satu nilai universal: kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap bumi,” ujar Singh.
Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Ahmad Zayadi mengatakan, pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pusat moderasi beragama dan dialog lintas iman.
“Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam membangun harmoni antaragama. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun dunia yang lebih damai dan inklusif,” ujar Zayadi.
Forum ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan konsep moderasi beragama yang selama ini menjadi pilar utama kebijakan Kemenag.
PaRD Leadership Meeting 2025dihadiri oleh duta besar dan perwakilan negara, di antaranya Malaysia, Filipina, Brasil, Thailand dan Brunei Darussalam.
Nampak tokoh-tokoh nasional yang hadir adalah, Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, Menteri Agama RI 2001-2004. Selanjutya Dr. Dino Patti Djalal, Wakil Menteri Luar Negeri RI 2003.
Hadir pula Allissa Qotrunnada Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian & Pokja Moderasi Beragama. Serta Rektor UIN Imam Bonjol, Wakil Rektor UIN Mataram, dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
Kehadiran para diplomat, tokoh nasional, dan perwakilan negara ini menurut Zayadi menunjukkan bahwa diplomasi keagamaan semakin mendapat perhatian dalam kerja sama internasional.
