Berita

Ilustrasi (AI/AT)

Publika

Jangkrik Bos

RABU, 29 JANUARI 2025 | 13:54 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

BAYANGKAN ini: Anak-anak berhamburan dari kelas, berlari menuju ruang makan, duduk manis, lalu membuka kotak makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih ayam goreng atau ikan bakar, mereka disambut oleh jangkrik panggang, bersanding nasi, sayur pecel, dan seiris buah mangga.

Tidak, ini bukan episode “Fear Factor”, melainkan visi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang mengusulkan serangga sebagai bagian dari menu MBG. Pro-kontra pun bermunculan, dari yang memuji inovasi ini sebagai langkah maju, hingga yang mengernyitkan dahi seraya bertanya, “Sudah semiskin inikah kita?”

Mari kita pecahkan persoalan ini dengan cermin terang yang memantulkan realita. Usulan ini memang menggugah, tetapi apakah jangkrik atau serangga lainnya seperti ulat sagu benar-benar cocok menjadi jawaban atas masalah gizi bangsa? Keseriusan kita dalam mengatasi rendahnya gizi anak-anak kita kini diuji.


Di satu sisi, jangkrik kaya protein —50-60 persen pada jangkrik kering, kata hasil laboratorium satu universitas besar di Yogya. Jangkrik bisa menjadi solusi cepat saji, sehat, dan —mungkin— lezat. Namun, di sisi lain, jangkrik juga bisa menjadi simbol bagaimana ide besar sering kali gagal memahami kenyataan sosial dan budaya masyarakat.

Kita akui, Dadan benar dalam satu hal: keragaman pangan adalah kunci ketahanan gizi. Beberapa daerah di Indonesia memang sudah akrab dengan konsumsi serangga. Di wilayah Gunung Kidul, belalang goreng adalah camilan yang tak kalah dari keripik kentang. Tapi apakah jangkrik dapat diterima secara nasional?

Anggota DPR, Arzeti Bilbina, dengan bijak mengingatkan bahwa masyarakat kita tidak bisa dipaksa melompat dari ayam goreng ke jangkrik goreng dalam semalam. “Harus dipertimbangkan kulturnya,” katanya, dengan nada mengkhawatirkan potensi trauma massal pada anak-anak yang disuguhi jangkrik tanpa peringatan.

Satu fakta penting yang sering dilupakan adalah bahwa makanan bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga soal identitas. Nasi, tempe, dan ayam goreng bukan sekadar isi piring, tetapi simbol budaya yang menyatukan kita sebagai bangsa. Memasukkan jangkrik ke dalam menu nasional tanpa sosialisasi yang tepat bisa jadi seperti mencoba menukar Garuda Pancasila dengan simbol jangkrik emas.

Namun, mari kita jujur —jika Thailand dan China bisa menjual serangga sebagai camilan pinggir jalan, mengapa kita tidak? Thailand menjadikan jangkrik sebagai produk ekspor bernilai jutaan dolar. Mungkin kita terlalu serius memandang jangkrik sebagai “makanan darurat”. Padahal, jangkrik sebenarnya bisa menjadi simbol inovasi dan keberanian melawan stigma. Siapa tahu, suatu hari nanti, “rendang jangkrik” akan menjadi ikon kuliner baru Indonesia.

Namun, di balik humor ini ada realita pahit. Mengusulkan jangkrik sebagai solusi gizi tanpa mengatasi akar masalah adalah seperti menempelkan plester di luka menganga.

Masalah kita bukan kekurangan jangkrik, tetapi kurangnya akses masyarakat terhadap protein yang terjangkau dan berkualitas. Mengapa tidak fokus pada meningkatkan produksi ikan atau ayam, yang sudah diterima secara luas, ketimbang menciptakan resistensi budaya yang malah menghambat tujuan gizi nasional?

Jika ingin sukses, program ini membutuhkan tiga hal: edukasi, sosialisasi, dan adaptasi. Edukasi tentang manfaat gizi jangkrik harus dilakukan, tetapi dengan bahasa yang sederhana dan akrab. Sosialisasi harus menggandeng tokoh masyarakat, bahkan mungkin influencer, untuk mengubah persepsi masyarakat.

Dan terakhir, adaptasi adalah kuncinya. Jangkrik bisa diperkenalkan bukan sebagai menu utama, tetapi sebagai campuran protein tambahan dalam makanan yang sudah dikenal, seperti tepung untuk roti atau camilan.

Dengan pendekatan yang tepat, jangkrik bisa menjadi solusi, bukan bahan olok-olok. Sebaliknya, tanpa langkah strategis, usulan ini akan menjadi “jangkrik bos” yang hanya terdengar lucu tetapi tak pernah serius dijalankan. Akhirnya, mari kita berharap bahwa jangkrik di piring kita akan menjadi simbol inovasi, bukan parodi kebijakan yang kehilangan arah.

*Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Qur'an



Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya