Berita

Ilustrasi (AI/AT)

Publika

Jangkrik Bos

RABU, 29 JANUARI 2025 | 13:54 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

BAYANGKAN ini: Anak-anak berhamburan dari kelas, berlari menuju ruang makan, duduk manis, lalu membuka kotak makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih ayam goreng atau ikan bakar, mereka disambut oleh jangkrik panggang, bersanding nasi, sayur pecel, dan seiris buah mangga.

Tidak, ini bukan episode “Fear Factor”, melainkan visi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang mengusulkan serangga sebagai bagian dari menu MBG. Pro-kontra pun bermunculan, dari yang memuji inovasi ini sebagai langkah maju, hingga yang mengernyitkan dahi seraya bertanya, “Sudah semiskin inikah kita?”

Mari kita pecahkan persoalan ini dengan cermin terang yang memantulkan realita. Usulan ini memang menggugah, tetapi apakah jangkrik atau serangga lainnya seperti ulat sagu benar-benar cocok menjadi jawaban atas masalah gizi bangsa? Keseriusan kita dalam mengatasi rendahnya gizi anak-anak kita kini diuji.

Di satu sisi, jangkrik kaya protein —50-60 persen pada jangkrik kering, kata hasil laboratorium satu universitas besar di Yogya. Jangkrik bisa menjadi solusi cepat saji, sehat, dan —mungkin— lezat. Namun, di sisi lain, jangkrik juga bisa menjadi simbol bagaimana ide besar sering kali gagal memahami kenyataan sosial dan budaya masyarakat.

Kita akui, Dadan benar dalam satu hal: keragaman pangan adalah kunci ketahanan gizi. Beberapa daerah di Indonesia memang sudah akrab dengan konsumsi serangga. Di wilayah Gunung Kidul, belalang goreng adalah camilan yang tak kalah dari keripik kentang. Tapi apakah jangkrik dapat diterima secara nasional?

Anggota DPR, Arzeti Bilbina, dengan bijak mengingatkan bahwa masyarakat kita tidak bisa dipaksa melompat dari ayam goreng ke jangkrik goreng dalam semalam. “Harus dipertimbangkan kulturnya,” katanya, dengan nada mengkhawatirkan potensi trauma massal pada anak-anak yang disuguhi jangkrik tanpa peringatan.

Satu fakta penting yang sering dilupakan adalah bahwa makanan bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga soal identitas. Nasi, tempe, dan ayam goreng bukan sekadar isi piring, tetapi simbol budaya yang menyatukan kita sebagai bangsa. Memasukkan jangkrik ke dalam menu nasional tanpa sosialisasi yang tepat bisa jadi seperti mencoba menukar Garuda Pancasila dengan simbol jangkrik emas.

Namun, mari kita jujur —jika Thailand dan China bisa menjual serangga sebagai camilan pinggir jalan, mengapa kita tidak? Thailand menjadikan jangkrik sebagai produk ekspor bernilai jutaan dolar. Mungkin kita terlalu serius memandang jangkrik sebagai “makanan darurat”. Padahal, jangkrik sebenarnya bisa menjadi simbol inovasi dan keberanian melawan stigma. Siapa tahu, suatu hari nanti, “rendang jangkrik” akan menjadi ikon kuliner baru Indonesia.

Namun, di balik humor ini ada realita pahit. Mengusulkan jangkrik sebagai solusi gizi tanpa mengatasi akar masalah adalah seperti menempelkan plester di luka menganga.

Masalah kita bukan kekurangan jangkrik, tetapi kurangnya akses masyarakat terhadap protein yang terjangkau dan berkualitas. Mengapa tidak fokus pada meningkatkan produksi ikan atau ayam, yang sudah diterima secara luas, ketimbang menciptakan resistensi budaya yang malah menghambat tujuan gizi nasional?

Jika ingin sukses, program ini membutuhkan tiga hal: edukasi, sosialisasi, dan adaptasi. Edukasi tentang manfaat gizi jangkrik harus dilakukan, tetapi dengan bahasa yang sederhana dan akrab. Sosialisasi harus menggandeng tokoh masyarakat, bahkan mungkin influencer, untuk mengubah persepsi masyarakat.

Dan terakhir, adaptasi adalah kuncinya. Jangkrik bisa diperkenalkan bukan sebagai menu utama, tetapi sebagai campuran protein tambahan dalam makanan yang sudah dikenal, seperti tepung untuk roti atau camilan.

Dengan pendekatan yang tepat, jangkrik bisa menjadi solusi, bukan bahan olok-olok. Sebaliknya, tanpa langkah strategis, usulan ini akan menjadi “jangkrik bos” yang hanya terdengar lucu tetapi tak pernah serius dijalankan. Akhirnya, mari kita berharap bahwa jangkrik di piring kita akan menjadi simbol inovasi, bukan parodi kebijakan yang kehilangan arah.

*Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Qur'an



Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Buntut Pungli ke WN China, Menteri Imipas Copot Pejabat Imigrasi di Bandara Soetta

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:25

Aero India 2025 Siap Digelar, Ajang Unjuk Prestasi Dirgantara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:17

Heboh Rupiah Rp8.100 per Dolar AS, BI Buka Suara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:13

Asas Dominus Litis, Hati-hati Bisa Disalahgunakan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:35

Harga CPO Menguat Nyaris 2 Persen Selama Sepekan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:18

Pramono: Saya Penganut Monogami Tulen

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:10

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Vihara Amurva Bhumi Menang Kasasi, Menhut: Kado Terbaik Imlek dari Negara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:45

Komisi VI Sepakati RUU BUMN Dibawa ke Paripurna

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:11

Eddy Soeparno Gandeng FPCI Dukung Diplomasi Iklim Presiden Prabowo

Sabtu, 01 Februari 2025 | 16:40

Selengkapnya