Berita

Ilustrasi (AI/AT)

Publika

Jangkrik Bos

RABU, 29 JANUARI 2025 | 13:54 WIB | OLEH: AHMADIE THAHA

BAYANGKAN ini: Anak-anak berhamburan dari kelas, berlari menuju ruang makan, duduk manis, lalu membuka kotak makan siang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih ayam goreng atau ikan bakar, mereka disambut oleh jangkrik panggang, bersanding nasi, sayur pecel, dan seiris buah mangga.

Tidak, ini bukan episode “Fear Factor”, melainkan visi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang mengusulkan serangga sebagai bagian dari menu MBG. Pro-kontra pun bermunculan, dari yang memuji inovasi ini sebagai langkah maju, hingga yang mengernyitkan dahi seraya bertanya, “Sudah semiskin inikah kita?”

Mari kita pecahkan persoalan ini dengan cermin terang yang memantulkan realita. Usulan ini memang menggugah, tetapi apakah jangkrik atau serangga lainnya seperti ulat sagu benar-benar cocok menjadi jawaban atas masalah gizi bangsa? Keseriusan kita dalam mengatasi rendahnya gizi anak-anak kita kini diuji.

Di satu sisi, jangkrik kaya protein —50-60 persen pada jangkrik kering, kata hasil laboratorium satu universitas besar di Yogya. Jangkrik bisa menjadi solusi cepat saji, sehat, dan —mungkin— lezat. Namun, di sisi lain, jangkrik juga bisa menjadi simbol bagaimana ide besar sering kali gagal memahami kenyataan sosial dan budaya masyarakat.

Kita akui, Dadan benar dalam satu hal: keragaman pangan adalah kunci ketahanan gizi. Beberapa daerah di Indonesia memang sudah akrab dengan konsumsi serangga. Di wilayah Gunung Kidul, belalang goreng adalah camilan yang tak kalah dari keripik kentang. Tapi apakah jangkrik dapat diterima secara nasional?

Anggota DPR, Arzeti Bilbina, dengan bijak mengingatkan bahwa masyarakat kita tidak bisa dipaksa melompat dari ayam goreng ke jangkrik goreng dalam semalam. “Harus dipertimbangkan kulturnya,” katanya, dengan nada mengkhawatirkan potensi trauma massal pada anak-anak yang disuguhi jangkrik tanpa peringatan.

Satu fakta penting yang sering dilupakan adalah bahwa makanan bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga soal identitas. Nasi, tempe, dan ayam goreng bukan sekadar isi piring, tetapi simbol budaya yang menyatukan kita sebagai bangsa. Memasukkan jangkrik ke dalam menu nasional tanpa sosialisasi yang tepat bisa jadi seperti mencoba menukar Garuda Pancasila dengan simbol jangkrik emas.

Namun, mari kita jujur —jika Thailand dan China bisa menjual serangga sebagai camilan pinggir jalan, mengapa kita tidak? Thailand menjadikan jangkrik sebagai produk ekspor bernilai jutaan dolar. Mungkin kita terlalu serius memandang jangkrik sebagai “makanan darurat”. Padahal, jangkrik sebenarnya bisa menjadi simbol inovasi dan keberanian melawan stigma. Siapa tahu, suatu hari nanti, “rendang jangkrik” akan menjadi ikon kuliner baru Indonesia.

Namun, di balik humor ini ada realita pahit. Mengusulkan jangkrik sebagai solusi gizi tanpa mengatasi akar masalah adalah seperti menempelkan plester di luka menganga.

Masalah kita bukan kekurangan jangkrik, tetapi kurangnya akses masyarakat terhadap protein yang terjangkau dan berkualitas. Mengapa tidak fokus pada meningkatkan produksi ikan atau ayam, yang sudah diterima secara luas, ketimbang menciptakan resistensi budaya yang malah menghambat tujuan gizi nasional?

Jika ingin sukses, program ini membutuhkan tiga hal: edukasi, sosialisasi, dan adaptasi. Edukasi tentang manfaat gizi jangkrik harus dilakukan, tetapi dengan bahasa yang sederhana dan akrab. Sosialisasi harus menggandeng tokoh masyarakat, bahkan mungkin influencer, untuk mengubah persepsi masyarakat.

Dan terakhir, adaptasi adalah kuncinya. Jangkrik bisa diperkenalkan bukan sebagai menu utama, tetapi sebagai campuran protein tambahan dalam makanan yang sudah dikenal, seperti tepung untuk roti atau camilan.

Dengan pendekatan yang tepat, jangkrik bisa menjadi solusi, bukan bahan olok-olok. Sebaliknya, tanpa langkah strategis, usulan ini akan menjadi “jangkrik bos” yang hanya terdengar lucu tetapi tak pernah serius dijalankan. Akhirnya, mari kita berharap bahwa jangkrik di piring kita akan menjadi simbol inovasi, bukan parodi kebijakan yang kehilangan arah.

*Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Qur'an



Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Tekuk Fiorentina 2-1, Napoli Tak Biarkan Inter Tenang

Senin, 10 Maret 2025 | 01:21

Polda Jateng Tegas Larang Petasan Sepanjang Ramadan

Senin, 10 Maret 2025 | 00:59

Kluivert Tiba di Jakarta Ditemani Mantan Pemain Man United

Senin, 10 Maret 2025 | 00:41

Cegah Bencana Seperti di Jabotabek, Menteri ATR/BPN Evaluasi Tata Ruang di Jatim

Senin, 10 Maret 2025 | 00:25

Asiang Versus JACCS MPM Finance, Peneliti IPD-LP Yakin Hakim MA Lebih Adil

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:58

Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Candulan, Okta Kumala Dewi Berharap Ada Solusi Jangka Panjang

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:41

PSU Empat Lawang Diikuti Dua Paslon, Pencoblosan pada 19 April 2025

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:20

Update Banjir dan Longsor Sukabumi: 5 Orang Wafat, 4 Orang Hilang

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:44

Menanti Keberanian Kejagung Bongkar Biang Kerok Korupsi Migas

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:30

PTPN IV PalmCo Siapkan 23 Bus untuk Mudik di Sumatera dan Kalimantan

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:18

Selengkapnya