Berita

Polisi Khusus (Polsus) Kelautan melakukan penyegelan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten, pada Kamis, 9 Januari 2025/Istimewa

Nusantara

Politisasi Pagar Laut dan PSN Ecowisata Berdampak ke Buruh Korban PHK di Tangerang

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 23:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Politisasi pagar laut dan Proyek Strategis Nasional (PSN) ecowisata green coastland akan berdampak kepada kaum buruh korban PHK di Kabupaten Tangerang. Jika proyek tersebut berhenti menghilangkan kesempatan mereka yang terkena PHK mendapatkan pekerjaan kembali. 

Dari data yang dihimpun redaksi RMOL, Senin 27 Januari 2025, setidaknya 99 perusahaan di Tangerang melakukan PHK. Sementara di Jakarta, jumlah korban PHK 2024 mencapai 17.085 orang. 

Salah satu perusahaan yang paling banyak melakukan PHK yakni PT Victory Chingluh yang terletak di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang itu terpaksa memberhentikan 2.400 karyawannya pada awal Januari 2025 ini. 


Belum lagi, industri plastik yang telah mengurangi waktu produksi dari 24 jam menjadi 16 jam. Pabrik plastik hilir merupakan industri padat karya, dimana industri tersebut pasti menyerap banyak tenaga kerja. 

Sehingga, apabila terjadi penutupan pabrik maka dampaknya akan terjadi PHK massal, seperti yang terjadi di industri atau pabrik tekstil. 

Pemerintah perlu mengambil langkah dan mulai mempersiapkan strategi atau kebijakan yang pro terhadap industri dengan harapan terciptanya kembali lapangan kerja baru tumbuh di Kabupaten Tangerang. 

Hal ini penting dan harus segera dieksekusi sehingga bulan Januari-Februari 2025 bisa jadi momentum pemulihan, karena menjelang bulan suci ramadhan dan lebaran idul fitri. 

PSN ecowisata green coastland yang ada di wilayah PIK 2 akan mengembangkan Green Area dan Eco-City. Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.836 hektare. Melalui proyek itu, diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

Pada Juni lalu, Agung Sedayu Group melaksanakan perekrutan tenaga kerja bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah sekitar untuk Proyek PIK 2. Persyaratannya pun tidak terbatas pada klasifikasi tertentu, sehingga perekrutan ini dapat membuka peluang bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, proyek PIK2 telah menampung tenaga kerja tidak kurang dari 163 ribu orang dari periode 2021 sampai 2024 dari warga sekitar, yang ditampung bekerja di sektor pembangunan proyek, dan yang ditampung bekerja di vendor outsourcing, dan yang bekerja sebagai karyawan di area komersial.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya