Berita

Ilustrasi/Net

Politik

KPK Harus Usut Tuntas Kasus Korupsi CSR BI Meskipun Sulit

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 18:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan penyidik KPK Asep Guntur Rahayu tentang adanya uang haram mengalir ke Komisi XI DPR perlu diselidiki lebih dalam.

Temuan itu mengemuka usai KPK memeriksa anggota Komisi XI DPR Satori tentang kasus dugaan korupsi dana hibah program sosial Bank Indonesia (PSBI) atau CSR BI yang diduga diselewengkan diduga mencapai triliunan rupiah.

Pengamat politik Karyono Wibowo meminta KPK agar kasus tersebut diusut tuntas. 


“Saya kira memang KPK harus mengusut kasus-kasus korupsi di manapun berada terutama kasus-kasus besar. Nah, ini kan ada temuan KPK, saya kira KPK perlu mengembangkan keterangan dari Satori ini, untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK yang mengalir ke Komisi XI,” kata Karyono kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 27 Januari 2025.

Menurutnya, perlu ada penyelesaian secara menyeluruh terhadap kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. 

Meskipun tidak mudah dalam mengungkapnya, Karyono mengatakan dengan adanya penyelidikan mendalam oleh KPK, maka niat untuk memberantas korupsi dari lembaga anti rasuah itu bisa meyakinkan publik.

“Saya kira perlu ada penyelidikan yang lebih komprehensif, lebih holistik, dan transparan. Ini kan nggak mudah juga untuk mengusut ini, karena ada semacam money laundry, jadi uangnya diputar-putar dulu itu,” ucapnya.

“Apakah secara hukum bisa dibuktikan atau tidak, nanti KPK yang selidiki, harus mengusut lah, sampai tuntas menemukan yang diduga kuat,” demikian Karyono Wibowo.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya