Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid/RMOL
Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) menilai kinerja 100 hari Pemerintah Prabowo masih biasa-biasa saja dan belum ada pencapaian yang mengesankan.
Pembina MITI, Mulyanto minta presiden agar lebih fokus ke dalam negeri, jangan terlalu sering keluar negeri. Hal itu supaya tidak terkesan ada "dua matahari" kembar di dalam negeri.
"Saya menangkap Pak Jokowi belum move on, apalagi masih terus ditanggap oleh media, sehingga terkesan ada dua matahari kembar. Ini tidak sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin, 27 Januari 2025.
Mantan Anggota DPR Fraksi PKS ini menilai ketegasan Presiden memerintahkan Angkatan Laut secara langsung untuk membongkar pagar laut di Tangerang Banten, menuai banyak pujian. Sekaligus juga membuka aib menteri KKP yang dinilai mbalelo dalam menyikapi kasus ini.
"Masyarakat senang dengan ketegasan Presiden untuk membongkar pagar laut. Kini masyarakat tengah menunggu ketegasan Presiden untuk mengusut tuntas aspek pidana dari kasus pagar laut tersebut," tegasnya.
Mulyanto melihat menteri yang menyala saat ini adalah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Pasalnya, cara dia menyikapi kasus-kasus yang menjadi perhatian publik sangat keren.
Dimulai dari statemen atas status PSN PIK 2, yang menurutnya masih berupa hutan lindung dan rencana tata ruangnya yang bermasalah, Nusron juga mengabarkan rencananya untuk mengevaluasi PSN PIK 2.
Kemudian langkah mutakhir Nusron adalah secara lugas membenarkan adanya SHGB dan SHM di dekat pagar laut misterius, dan bahkan dengan berani membatalkan SHGB yang terbit tahun 2023 tersebut, dengan seremoni sederhana langsung di pantai desa Kohod, Tangerang.
“Dan yang menarik semua gerakan Menteri Nusron tersebut dilakukan seperti lari
sprint, dalam waktu yang singkat. Karenanya layak diacungkan dua jempol,” jelasnya.
"Menteri lainnya menurut saya tidak terlihat ada yang mencorong. Menteri Dikti Saintek malah didemo karyawannya, yang diduga berlaku kasar kepada bawahan. Dan kasus seperti ini rasanya baru pertama terjadi, apalagi di Kementerian Pendidikan Tinggi, tempatnya orang santun dan berilmu,” ungkap dia.
Yang lebih miris, lanjut Mulyanto, menteri ini setuju kalau perguruan tinggi diberikan prioritas untuk mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengelola tambang.
“Salah-salah bisa hancur perguruan tinggi, karena asyik ngurus tambang ketimbang menjalankan tugas pokoknya mendidik bangsa ini," tegasnya lagi.
"Namun demikian, hujatan yang terasa keras masyarakat terutama datang dari netizen adalah kinerja Polri. Rasanya kinerja Polri ini yang paling rapuh, kenapa? Karena harapan masyarakat sangat tinggi terhadap tugas pengayoman Polri," sindirnya.
