Berita

Kebersamaan Presiden ke-7 RIJoko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto/Istimewa

Politik

Lanjutkan Kebijakan Jokowi Bikin Pemerintahan Prabowo Tercoreng

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 13:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perkara pagar laut di perairan Tangerang bisa dimaknai sebagai upaya mendegradasi citra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
 
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan menilai degradasi itu juga menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo Subianto. 

"Seharusnya dari awal apa-apa yang sudah dilakukan oleh kabinet era Jokowi itu menjadi agenda evaluasi juga oleh Kabinet Merah Putih sehingga tidak kemudian sifatnya reaktif,” kata Bakir dalam keterangannya, Senin, 27 Januari 2025. 


“Karena pada akhirnya orang tidak lagi melihat masa lalu. Tetapi, orang melihatnya kasus muncul pada saat ini muncul pada era Prabowo," tambahnya.

Bakir menilai sikap ambivalen Prabowo tampak terlihat dari jajarannya yang bimbang mengenai keberadaan pagar laut di perairan Tangerang. 

Meskipun ramai diperbincangkan publik, pemerintahan Prabowo sempat terkesan bungkam terkait pemilik pagar laut itu.

Prabowo baru menginstruksikan pembongkaran kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut setelah tekanan publik semakin keras. 

Menurut Bakir, ada kesan pemerintahan Prabowo tak mau tercoreng warisan buruk era pemerintahan Jokowi.

"Karena itu, ke depannya, kebijakan yang diambil oleh Jokowi itu semestinya menjadi evaluasi di masing-masing kementerian untuk kemudian ditindaklanjuti sehingga tidak mengesankan adanya langkah yang reaktif. Tetapi, betul-betul merupakan langkah perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing kementerian," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya