Berita

Anggota Fraksi Nasdem DPR RI, Arif Rahman/RMOL

Politik

Komisi IV DPR RI Cecar Menhut Soal 20 Juta Hektar Hutan Cadangan Lahan Ketahanan Pangan

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 21:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dicecar komisi IV DPR RI terkait rencana memanfaatkan 20 juta hektar lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air. 

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem, Arif Rahman memepertanyakan rencana Menhut Raja Juli tersebut apakah sudah berdasarkan kajian atau hanya sekadar identifikasi semata. 

“Interupsi, izin ibu pimpinan, saya hanya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya termasuk yang agak keras kemarin di media ke Pak Menteri, saya termasuk minta Pak Menteri untuk dievaluasi, karena beliau ini harus berpikir sebagai Menteri Kehutanan bukan Menteri Pertanian. Itu penting menurut saya, catatan ya,” ujar Arif dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menhut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 23 Januari 2025. 


“Karena gini, Bapak bicara berdasarkan identifikasi. Nah ini identifikasi atau kajian, bapak melakukan ini?” imbuhnya menegaskan. 

Menurut Legislator Dapil Banten I ini, setiap kebijakan yang akan diimplentasikan pemerintah, seharusnya sudah berdasarkan kajian mendalam dan komprehensif. Apalagi, kebijakan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan 20 juta hektar lahan hutan cadangan. 

“ini harus ada kajian yang mendalam Pak, bukan hanya identifikasi. Karena Bapak di media menyampaikan ‘berdasarkan identifikasi saya, ini bisa menjadi lahan untuk ketahanan pangan dan air’. Nah, ini harus jelas. Karena kalau identifikasi menurut saya tidak memenuhi “unsur”, karena ini tidak boleh serampangan masalah hutan ini,” tegas Politikus Nasdem ini. 

Sebab, lanjut Arif, pemanfaatan 20 juta hektar lahan hutan cadangan akan berdampak serius jika mengesampingkan kajian mendalam dan komprehensif.

“Karena dampaknya di kemudian hari, ini akan menjadi masalah buat masyarakat. Banjir dll. Nah ini harus dipertimbangkan, karena ini berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, faktor hukum dll. Itu yang harus saya minta klarifikasi dari Pak Menteri. Berdasarkan kajian atau hanya identifikasi?” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan rencana besar pemerintah dalam memanfaatkan lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air.

Menhut Raja Juli menjelaskan bahwa konsep baru ini akan menjadi dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kami sudah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," katanya seusai rapat terbatas di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya