Jurubicara Kemlu, Roy Rolliansyah Soemirat/RMOL
Kementerian Luar Negeri RI buka suara terkait rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan jutaan warga Gaza ke Indonesia.
Dalam keterangan resmi yang dirilis pada Selasa, 21 Januari 2025, Kemlu RI menyebut pihaknya tidak mengetahui informasi apapun mengenai rencana relokasi tersebut.
"Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik," tegas pernyataan tersebut.
Oleh sebab itu, pihak Kemlu RI tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut terlebih rencana tersebut belum jelas kebenarannya.
"Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas," kata mereka.
Lebih lanjut, Kemlu RI kembali menekankan posisi tegas Indonesia untuk menolak semua upaya pemindahan warga Gaza dari tanah mereka.
Menurut Indonesia, langkah relokasi itu bertujuan mengurangi penduduk Gaza guna mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina.
"Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima," tegasnya.
Kamu menyoroti kesepakatan kejahatan senjata yang baru-baru ini telah dimulai, menyebutnya sebagai momentum yang harus digunakan sebaik mungkin untuk mewujudkan solusi dua negara.
"Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," tambahnya.
Tim transisi pemerintahan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump tengah menjajaki proposal kontroversial untuk merelokasi sementara sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke negara lain.
Mengutip laporan
NBC News, Indonesia disebut menjadi salah satu negara potensial yang akan menjadi tujuan pemindahan warga Gaza.
"Negara tuan rumah sementara dipertimbangkan untuk menampung pengungsi (Gaza) adalah Indonesia," ungkap laporan tersebut.
Proposal Trump, yang diungkapkan oleh seorang pejabat transisi yang tidak disebutkan namanya, menghadapi skeptisisme yang signifikan.
Negara-negara regional secara konsisten menentang penerimaan pengungsi Palestina, karena khawatir akan memungkinkan terjadinya krisis pengungsi baru.
Banyak warga Palestina khawatir mereka akan dilarang kembali ke Gaza jika mereka pergi.
