Penegakan Hukum Era Prabowo Harus Lebih Responsif

Tingginya kepuasaan publik terhadap 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pada bidang hukum.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meminta pemerintah semakin gencar memberantas judi online alias judol yang sangat masif. Banyak masyarakat yang menjadi korban dari aktivitas terlarang itu.

"Bahkan, banyak rumah tangga yang hancur karena judi online. Fenomena ini sangat memprihatinkan," kata Gus Abduh, sapaan Abdullah, Senin 20 Januari 2025.

Pemain judol tidak memandang usia. Mirisnya, anak-anak kecil pun kecanduan main judol. Transaksi keuangan terkait judol juga sangat besar. Sepanjang tahun 2024, nilai transaksi judol mencapai Rp360 triliun. 

"Untuk itu, pemerintah harus semakin serius dalam mengatasi persoalan itu. Semua pihak harus dilibatkan untuk memberantas judol," tegasnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu juga meminta, aparat kepolisian harus semakin responsif dalam menerima laporan warga terkait tindak kejahatan. 

"Jangan menunggu masalah itu viral, baru kemudian polisi bergerak. Hal itu tidak boleh terjadi lagi. Penegak hukum harus terus berbenah," ungkapnya.

Jika ada oknum polisi yang melakukan kesalahan, para petinggi institusi tersebut harus mendalami kasus yang dilakukan anggotanya, kemudian menindak tegas anggota yang bersalah.

"Membela anggota yang bersalah akan mencoreng citra dan memperburuk nama kepolisian. Ini harus menjadi evaluasi. Anggota yang bersalah harus ditindak tegas," tegasnya.

Selanjutnya para penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus semakin gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

"Para penegak hukum harus semakin galak dengan para koruptor. Ke depannya kinerja di bidang pemberantasan korupsi harus semakin meningkat," tandas cicit dari pendiri NU KH Bisri Syansuri itu.