Berita

Ilustrasi/Net

Politik

UUD 2002 Pintu Masuk Oligarki Menguasai Indonesia

SABTU, 18 JANUARI 2025 | 06:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada kurun waktu 1999-2002 telah menghasilkan suatu produk konstitusi baru yakni UUD 2002 alias UUD 1945 palsu.

Menurut Ketua Umum Koperasi Forum Silaturahmi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fospem NKRI), Agustian Jamaludin, perubahan tersebut menjadi pintu masuk oligarki menguasai Indonesia.

“UUD 45 yang telah diamandemen menjadi UUD 2002 atau UUD 45 palsu adalah pesanan China. Kemudian sistem perekonomiannya juga dirubah menjadi liberalisme, para oligarki yang keturunan China lebih leluasa menguasai ekonomi dengan kekuatan modalnya,” kata Agus kepada RMOL, Jumat, 17 Januari 2025.
  

  
Lanjut dia, hal itu terbukti dengan dibangunnya proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan 2.

“(Proyek itu) menjadikan basis keturunan (China) untuk nantinya menguatkan suara pemilihan presiden, legislatif untuk menguatkan keabsahan sebagai pemimpin Indonesia,” jelasnya.

Anggota Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) yang memiliki visi mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 naskah asli itu selanjutnya membeberkan kondisi rakyat saat ini yang mudah terbuai dengan iming-iming kredit atau utang bank.

“Para petani diberikan sertifikat dengan lahan 2 ha oleh Jokowi dengan cuma-cuma, dengan skema para petani memiliki modal dengan cara mengagunkan sertifikatnya ke bank, dan para petani yang telah mendapatkan kredit tersebut, menjadi merasa punya uang dan mereka akan malas bekerja sebagai petani dan hidup akan mengandalkan dana dari kreditnya,” ungkap Agus.

“Akhirnya dananya habis, lahan tidak digarap, para petani tidak bisa menyetor angsurannya dan akhirnya dilelang pihak bank dan pembelinya adalah para oligarki, begitupun para nelayan diberikan modal untuk memagar laut, menguruk pantai, dibuatkan sertifikat hak milik oleh pemerintah dengan tujuan bisa mendapatkan kredit dengan mengagunkan sertifikatnya dan kembali nelayan tidak bisa membayar cicilannya dan lahan dilelang dan kembali dibeli oligarki,” beber dia.

Masih kata Agus, dengan pembelian lahan secara resmi dari lelangan oleh oligarki itu agar menjadi kekuatan bahwa beli lahan secara resmi, padahal semuanya sudah di-setting sedemikian rupa.

Ia menyebut rakyat begitu mudah diadu domba, para ulama karbitan pun bermunculan Snouck Hurgronje, seorang Belanda yang dikarbit menjadi ulama yang seolah umat Islam untuk memecah rakyat Aceh agar bisa dikuasai.

“Untuk itu saya mengajak kepada seluruh rakyat yang masih sadar, masih memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara Indonesia, untuk bersama-sama berjuang mengembalikan konstitusi kepada UUD 45 yang asli,” imbuh dia.

Selain itu, sebagai kekuatan ekonomi rakyat, Agus juga mendorong untuk mewujudkan satu wadah koperasi nasional Fospem NKRI.

“Dengan segera bergabung menjadi anggotanya, hal ini untuk menguatkan modal ekonomi kita dengan bergotong royong, sehingga kita semua rakyat sebagai pemiliknya, sebagai investor dan sebagai penikmat kesejahteraan dari semua sumber-sumber kekayaan alam milik kita,” pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya