Berita

Ilustrasi/Net

Politik

UUD 2002 Pintu Masuk Oligarki Menguasai Indonesia

SABTU, 18 JANUARI 2025 | 06:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada kurun waktu 1999-2002 telah menghasilkan suatu produk konstitusi baru yakni UUD 2002 alias UUD 1945 palsu.

Menurut Ketua Umum Koperasi Forum Silaturahmi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fospem NKRI), Agustian Jamaludin, perubahan tersebut menjadi pintu masuk oligarki menguasai Indonesia.

“UUD 45 yang telah diamandemen menjadi UUD 2002 atau UUD 45 palsu adalah pesanan China. Kemudian sistem perekonomiannya juga dirubah menjadi liberalisme, para oligarki yang keturunan China lebih leluasa menguasai ekonomi dengan kekuatan modalnya,” kata Agus kepada RMOL, Jumat, 17 Januari 2025.
  

  
Lanjut dia, hal itu terbukti dengan dibangunnya proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan 2.

“(Proyek itu) menjadikan basis keturunan (China) untuk nantinya menguatkan suara pemilihan presiden, legislatif untuk menguatkan keabsahan sebagai pemimpin Indonesia,” jelasnya.

Anggota Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) yang memiliki visi mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 naskah asli itu selanjutnya membeberkan kondisi rakyat saat ini yang mudah terbuai dengan iming-iming kredit atau utang bank.

“Para petani diberikan sertifikat dengan lahan 2 ha oleh Jokowi dengan cuma-cuma, dengan skema para petani memiliki modal dengan cara mengagunkan sertifikatnya ke bank, dan para petani yang telah mendapatkan kredit tersebut, menjadi merasa punya uang dan mereka akan malas bekerja sebagai petani dan hidup akan mengandalkan dana dari kreditnya,” ungkap Agus.

“Akhirnya dananya habis, lahan tidak digarap, para petani tidak bisa menyetor angsurannya dan akhirnya dilelang pihak bank dan pembelinya adalah para oligarki, begitupun para nelayan diberikan modal untuk memagar laut, menguruk pantai, dibuatkan sertifikat hak milik oleh pemerintah dengan tujuan bisa mendapatkan kredit dengan mengagunkan sertifikatnya dan kembali nelayan tidak bisa membayar cicilannya dan lahan dilelang dan kembali dibeli oligarki,” beber dia.

Masih kata Agus, dengan pembelian lahan secara resmi dari lelangan oleh oligarki itu agar menjadi kekuatan bahwa beli lahan secara resmi, padahal semuanya sudah di-setting sedemikian rupa.

Ia menyebut rakyat begitu mudah diadu domba, para ulama karbitan pun bermunculan Snouck Hurgronje, seorang Belanda yang dikarbit menjadi ulama yang seolah umat Islam untuk memecah rakyat Aceh agar bisa dikuasai.

“Untuk itu saya mengajak kepada seluruh rakyat yang masih sadar, masih memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara Indonesia, untuk bersama-sama berjuang mengembalikan konstitusi kepada UUD 45 yang asli,” imbuh dia.

Selain itu, sebagai kekuatan ekonomi rakyat, Agus juga mendorong untuk mewujudkan satu wadah koperasi nasional Fospem NKRI.

“Dengan segera bergabung menjadi anggotanya, hal ini untuk menguatkan modal ekonomi kita dengan bergotong royong, sehingga kita semua rakyat sebagai pemiliknya, sebagai investor dan sebagai penikmat kesejahteraan dari semua sumber-sumber kekayaan alam milik kita,” pungkasnya.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya