Berita

Politikus PDIP Ganjar Pranowo/Istimewa

Politik

Setop Korbankan Hutan dan Rakyat Demi Ekspansi Sawit

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 17:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik tajam disampaikan politikus PDIP, Ganjar Pranowo, mengenai maraknya aktivitas deforestasi atau kegiatan penebangan pohon secara permanen yang mengubah kawasan hutan menjadi lahan nonhutan yang terjadi di Indonesia. Terutama akibat ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit. 

Data menunjukkan bahwa setiap tahun, sekitar 684.000 hektare hutan hilang. Sebagian besar lahan dialihfungsikan untuk membuka perkebunan sawit.

Menurut Ganjar, penghancuran hutan yang menjadi rumah bagi satwa langka seperti orangutan dan harimau Sumatera bukan hanya menciptakan bencana ekologi tetapi juga kerugian ekonomi jangka panjang.


"Ekspansi sawit yang tidak terkendali dan jika perusahaan-perusahaan besar masih diizinkan caplok hutan-hutan primer dan sekunder dalam jangka panjang niscaya membawa kerugian ekonomi dan melahirkan bencana ekologi," kata Ganjar lewat video singkatnya di media sosial X, Jumat 17 Januari 2025.

Selain dampak ekologis, kontestan Pilpres 2024 itu juga menyoroti konflik agraria yang kerap terjadi akibat perluasan lahan sawit. 

Di mana perusahaan sering menggunakan cara-cara intimidatif terhadap masyarakat adat dan warga setempat, bahkan melibatkan TNI dan Polri untuk menjaga kebun sawit dengan dalih 'aset nasional'.

"Jika sawit benar-benar aset negara, aset bangsa, maka rakyat adalah pemilik sahnya," tegas Ganjar.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan produksi minyak sawit tanpa merusak hutan. 

Ganjar pun mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menerapkan praktik ramah lingkungan yang melibatkan teknologi modern dan pendekatan berbasis komunitas.

"Saya yakin dengan cara-cara yang benar kita mampu merawat Indonesia, menjaga hutannya, melindungi keragaman hayatinya, dan mensejahterakan rakyatnya," demikian Ganjar Pranowo.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya