Berita

Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan/Ist

Politik

Pemuda Muhammadiyah Siap Investigasi Pagar Bambu di Laut Tangerang

RABU, 15 JANUARI 2025 | 12:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah siap melakukan investigasi terkait polemik keberadaan pagar laut Sepanjang 30,16 kilometer di Perairan Tangerang yang dikaitkan dengan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, pesisir utara Tangerang. 

Demikian disampaikan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan dalam keterangan resminya, Rabu 15 Januari 2025. 

Affandi mengatakan, proyek PSN PIK 2, yang sepenuhnya didanai oleh swasta, telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah, proyek itu dirancang sebagai kawasan terpadu dengan infrastruktur modern dan ramah lingkungan, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kawasan pesisir utara Tangerang. 


Dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun, proyek ini telah menarik perhatian luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Affandi menyatakan bahwa kepastian hukum adalah hal yang mutlak dalam penyelesaian polemik ini. Ia menegaskan bahwa isu pagar laut yang saat ini dikaitkan dengan PSN PIK 2 harus segera dituntaskan demi menjaga stabilitas investasi.

"Sebagai praktisi hukum, saya memahami bahwa kepastian hukum adalah elemen fundamental yang harus dijaga, terutama dalam pelaksanaan proyek strategis nasional seperti PIK 2. Polemik ini harus diselesaikan secara transparan dan adil agar tidak mengganggu kepercayaan investor," ujarnya.

Affan juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas hukum dan politik. 

“Indonesia harus menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai perubahan politik mengganggu kepercayaan investor terhadap keamanan dan stabilitas investasi di negara ini," tambahnya.

Affandi menilai, meskipun pagar laut tersebut tidak berada di dalam kawasan PSN PIK 2, penyelesaian polemik ini sangat penting untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. 

“PSN PIK 2 adalah simbol kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia dalam menarik investasi besar. Proyek ini harus menjadi contoh bagaimana investasi besar dapat dikelola untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan," jelasnya.

Sebagai advokat, Affandi menyerukan agar pemerintah dan semua pihak terkait berkolaborasi menyelesaikan polemik ini tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat. Ia juga meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak membuat spekulasi berlebihan terkait isu ini.

"Kami menyerukan kepada seluruh pihak untuk menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan. Semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas, ketenangan masyarakat, dan iklim investasi di Indonesia. Polemik ini harus diselesaikan dengan bijaksana demi menjaga kepentingan bersama," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya