Berita

Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan/Ist

Politik

Pemuda Muhammadiyah Siap Investigasi Pagar Bambu di Laut Tangerang

RABU, 15 JANUARI 2025 | 12:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah siap melakukan investigasi terkait polemik keberadaan pagar laut Sepanjang 30,16 kilometer di Perairan Tangerang yang dikaitkan dengan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, pesisir utara Tangerang. 

Demikian disampaikan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan dalam keterangan resminya, Rabu 15 Januari 2025. 

Affandi mengatakan, proyek PSN PIK 2, yang sepenuhnya didanai oleh swasta, telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah, proyek itu dirancang sebagai kawasan terpadu dengan infrastruktur modern dan ramah lingkungan, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kawasan pesisir utara Tangerang. 


Dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun, proyek ini telah menarik perhatian luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Affandi menyatakan bahwa kepastian hukum adalah hal yang mutlak dalam penyelesaian polemik ini. Ia menegaskan bahwa isu pagar laut yang saat ini dikaitkan dengan PSN PIK 2 harus segera dituntaskan demi menjaga stabilitas investasi.

"Sebagai praktisi hukum, saya memahami bahwa kepastian hukum adalah elemen fundamental yang harus dijaga, terutama dalam pelaksanaan proyek strategis nasional seperti PIK 2. Polemik ini harus diselesaikan secara transparan dan adil agar tidak mengganggu kepercayaan investor," ujarnya.

Affan juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas hukum dan politik. 

“Indonesia harus menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai perubahan politik mengganggu kepercayaan investor terhadap keamanan dan stabilitas investasi di negara ini," tambahnya.

Affandi menilai, meskipun pagar laut tersebut tidak berada di dalam kawasan PSN PIK 2, penyelesaian polemik ini sangat penting untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. 

“PSN PIK 2 adalah simbol kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia dalam menarik investasi besar. Proyek ini harus menjadi contoh bagaimana investasi besar dapat dikelola untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan," jelasnya.

Sebagai advokat, Affandi menyerukan agar pemerintah dan semua pihak terkait berkolaborasi menyelesaikan polemik ini tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat. Ia juga meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak membuat spekulasi berlebihan terkait isu ini.

"Kami menyerukan kepada seluruh pihak untuk menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan. Semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas, ketenangan masyarakat, dan iklim investasi di Indonesia. Polemik ini harus diselesaikan dengan bijaksana demi menjaga kepentingan bersama," tandasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya