Berita

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump/AP

Bisnis

Targetkan Pendapatan Asing, Trump Bakal Bentuk External Revenue Service

RABU, 15 JANUARI 2025 | 09:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Beberapa hari menjelang pelantikannya, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pembentukan badan pemerintah baru bernama External Revenue Service (ERS). 

Trump menyatakan bahwa Dinas Pendapatan Eksternal ini akan bertugas mengumpulkan tarif, bea, dan pendapatan lain dari sumber asing. Tujuan utamanya adalah mengalihkan beban pajak dari warga Amerika kepada entitas asing yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan AS. 

"Melalui perjanjian perdagangan yang lunak dan sangat lemah, Ekonomi Amerika telah menghasilkan pertumbuhan dan kemakmuran bagi Dunia, sambil membebani diri kita sendiri. Sudah saatnya hal itu berubah," kata Trump di Truth Social, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 14 Januari 2025.


Trump menekankan bahwa sudah saatnya pihak asing membayar bagian yang adil dalam perdagangan dengan Amerika. 

“Kami akan mulai menagih mereka yang menghasilkan uang dari kami dengan Perdagangan, dan akhirnya, mereka akan mulai membayar bagian yang adil," ujarnya.

Trump berencana membentuk ERS pada hari pertamanya menjabat, yaitu 20 Januari 2025. Meskipun demikian, detail spesifik mengenai fungsi dan struktur badan ini belum diumumkan. 

Belum jelas apakah ERS akan menggantikan peran lembaga yang sudah ada, seperti Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS atau Internal Revenue Service (IRS), dalam hal pengumpulan pendapatan dari sumber asing. 

Beberapa kritikus berpendapat bahwa pembentukan ERS mungkin tidak diperlukan, mengingat IRS sudah memiliki kapasitas untuk menangani pendapatan dari sumber asing. 

Mereka menyarankan agar pemerintah memperkuat IRS daripada membentuk badan baru. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tarif yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen Amerika dan memicu perang dagang dengan negara lain. 

Sementara para ekonom memperingatkan bahwa penerapan tarif yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian. Meskipun tarif dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, biaya tambahan tersebut kemungkinan akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. 

Selain itu, negara mitra dagang mungkin akan membalas dengan tarif mereka sendiri, yang dapat merugikan eksportir Amerika.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya