Berita

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump/AP

Bisnis

Targetkan Pendapatan Asing, Trump Bakal Bentuk External Revenue Service

RABU, 15 JANUARI 2025 | 09:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Beberapa hari menjelang pelantikannya, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pembentukan badan pemerintah baru bernama External Revenue Service (ERS). 

Trump menyatakan bahwa Dinas Pendapatan Eksternal ini akan bertugas mengumpulkan tarif, bea, dan pendapatan lain dari sumber asing. Tujuan utamanya adalah mengalihkan beban pajak dari warga Amerika kepada entitas asing yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan AS. 

"Melalui perjanjian perdagangan yang lunak dan sangat lemah, Ekonomi Amerika telah menghasilkan pertumbuhan dan kemakmuran bagi Dunia, sambil membebani diri kita sendiri. Sudah saatnya hal itu berubah," kata Trump di Truth Social, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 14 Januari 2025.


Trump menekankan bahwa sudah saatnya pihak asing membayar bagian yang adil dalam perdagangan dengan Amerika. 

“Kami akan mulai menagih mereka yang menghasilkan uang dari kami dengan Perdagangan, dan akhirnya, mereka akan mulai membayar bagian yang adil," ujarnya.

Trump berencana membentuk ERS pada hari pertamanya menjabat, yaitu 20 Januari 2025. Meskipun demikian, detail spesifik mengenai fungsi dan struktur badan ini belum diumumkan. 

Belum jelas apakah ERS akan menggantikan peran lembaga yang sudah ada, seperti Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS atau Internal Revenue Service (IRS), dalam hal pengumpulan pendapatan dari sumber asing. 

Beberapa kritikus berpendapat bahwa pembentukan ERS mungkin tidak diperlukan, mengingat IRS sudah memiliki kapasitas untuk menangani pendapatan dari sumber asing. 

Mereka menyarankan agar pemerintah memperkuat IRS daripada membentuk badan baru. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tarif yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen Amerika dan memicu perang dagang dengan negara lain. 

Sementara para ekonom memperingatkan bahwa penerapan tarif yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian. Meskipun tarif dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, biaya tambahan tersebut kemungkinan akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. 

Selain itu, negara mitra dagang mungkin akan membalas dengan tarif mereka sendiri, yang dapat merugikan eksportir Amerika.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya