Berita

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump/AP

Bisnis

Targetkan Pendapatan Asing, Trump Bakal Bentuk External Revenue Service

RABU, 15 JANUARI 2025 | 09:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Beberapa hari menjelang pelantikannya, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pembentukan badan pemerintah baru bernama External Revenue Service (ERS). 

Trump menyatakan bahwa Dinas Pendapatan Eksternal ini akan bertugas mengumpulkan tarif, bea, dan pendapatan lain dari sumber asing. Tujuan utamanya adalah mengalihkan beban pajak dari warga Amerika kepada entitas asing yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan AS. 

"Melalui perjanjian perdagangan yang lunak dan sangat lemah, Ekonomi Amerika telah menghasilkan pertumbuhan dan kemakmuran bagi Dunia, sambil membebani diri kita sendiri. Sudah saatnya hal itu berubah," kata Trump di Truth Social, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 14 Januari 2025.


Trump menekankan bahwa sudah saatnya pihak asing membayar bagian yang adil dalam perdagangan dengan Amerika. 

“Kami akan mulai menagih mereka yang menghasilkan uang dari kami dengan Perdagangan, dan akhirnya, mereka akan mulai membayar bagian yang adil," ujarnya.

Trump berencana membentuk ERS pada hari pertamanya menjabat, yaitu 20 Januari 2025. Meskipun demikian, detail spesifik mengenai fungsi dan struktur badan ini belum diumumkan. 

Belum jelas apakah ERS akan menggantikan peran lembaga yang sudah ada, seperti Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS atau Internal Revenue Service (IRS), dalam hal pengumpulan pendapatan dari sumber asing. 

Beberapa kritikus berpendapat bahwa pembentukan ERS mungkin tidak diperlukan, mengingat IRS sudah memiliki kapasitas untuk menangani pendapatan dari sumber asing. 

Mereka menyarankan agar pemerintah memperkuat IRS daripada membentuk badan baru. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tarif yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen Amerika dan memicu perang dagang dengan negara lain. 

Sementara para ekonom memperingatkan bahwa penerapan tarif yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian. Meskipun tarif dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, biaya tambahan tersebut kemungkinan akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. 

Selain itu, negara mitra dagang mungkin akan membalas dengan tarif mereka sendiri, yang dapat merugikan eksportir Amerika.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya