Berita

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump/AP

Bisnis

Targetkan Pendapatan Asing, Trump Bakal Bentuk External Revenue Service

RABU, 15 JANUARI 2025 | 09:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Beberapa hari menjelang pelantikannya, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pembentukan badan pemerintah baru bernama External Revenue Service (ERS). 

Trump menyatakan bahwa Dinas Pendapatan Eksternal ini akan bertugas mengumpulkan tarif, bea, dan pendapatan lain dari sumber asing. Tujuan utamanya adalah mengalihkan beban pajak dari warga Amerika kepada entitas asing yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan AS. 

"Melalui perjanjian perdagangan yang lunak dan sangat lemah, Ekonomi Amerika telah menghasilkan pertumbuhan dan kemakmuran bagi Dunia, sambil membebani diri kita sendiri. Sudah saatnya hal itu berubah," kata Trump di Truth Social, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 14 Januari 2025.


Trump menekankan bahwa sudah saatnya pihak asing membayar bagian yang adil dalam perdagangan dengan Amerika. 

“Kami akan mulai menagih mereka yang menghasilkan uang dari kami dengan Perdagangan, dan akhirnya, mereka akan mulai membayar bagian yang adil," ujarnya.

Trump berencana membentuk ERS pada hari pertamanya menjabat, yaitu 20 Januari 2025. Meskipun demikian, detail spesifik mengenai fungsi dan struktur badan ini belum diumumkan. 

Belum jelas apakah ERS akan menggantikan peran lembaga yang sudah ada, seperti Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS atau Internal Revenue Service (IRS), dalam hal pengumpulan pendapatan dari sumber asing. 

Beberapa kritikus berpendapat bahwa pembentukan ERS mungkin tidak diperlukan, mengingat IRS sudah memiliki kapasitas untuk menangani pendapatan dari sumber asing. 

Mereka menyarankan agar pemerintah memperkuat IRS daripada membentuk badan baru. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tarif yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen Amerika dan memicu perang dagang dengan negara lain. 

Sementara para ekonom memperingatkan bahwa penerapan tarif yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian. Meskipun tarif dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, biaya tambahan tersebut kemungkinan akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. 

Selain itu, negara mitra dagang mungkin akan membalas dengan tarif mereka sendiri, yang dapat merugikan eksportir Amerika.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya