Berita

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump/AP

Bisnis

Targetkan Pendapatan Asing, Trump Bakal Bentuk External Revenue Service

RABU, 15 JANUARI 2025 | 09:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Beberapa hari menjelang pelantikannya, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pembentukan badan pemerintah baru bernama External Revenue Service (ERS). 

Trump menyatakan bahwa Dinas Pendapatan Eksternal ini akan bertugas mengumpulkan tarif, bea, dan pendapatan lain dari sumber asing. Tujuan utamanya adalah mengalihkan beban pajak dari warga Amerika kepada entitas asing yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan dengan AS. 

"Melalui perjanjian perdagangan yang lunak dan sangat lemah, Ekonomi Amerika telah menghasilkan pertumbuhan dan kemakmuran bagi Dunia, sambil membebani diri kita sendiri. Sudah saatnya hal itu berubah," kata Trump di Truth Social, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 14 Januari 2025.


Trump menekankan bahwa sudah saatnya pihak asing membayar bagian yang adil dalam perdagangan dengan Amerika. 

“Kami akan mulai menagih mereka yang menghasilkan uang dari kami dengan Perdagangan, dan akhirnya, mereka akan mulai membayar bagian yang adil," ujarnya.

Trump berencana membentuk ERS pada hari pertamanya menjabat, yaitu 20 Januari 2025. Meskipun demikian, detail spesifik mengenai fungsi dan struktur badan ini belum diumumkan. 

Belum jelas apakah ERS akan menggantikan peran lembaga yang sudah ada, seperti Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS atau Internal Revenue Service (IRS), dalam hal pengumpulan pendapatan dari sumber asing. 

Beberapa kritikus berpendapat bahwa pembentukan ERS mungkin tidak diperlukan, mengingat IRS sudah memiliki kapasitas untuk menangani pendapatan dari sumber asing. 

Mereka menyarankan agar pemerintah memperkuat IRS daripada membentuk badan baru. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tarif yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen Amerika dan memicu perang dagang dengan negara lain. 

Sementara para ekonom memperingatkan bahwa penerapan tarif yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian. Meskipun tarif dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, biaya tambahan tersebut kemungkinan akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. 

Selain itu, negara mitra dagang mungkin akan membalas dengan tarif mereka sendiri, yang dapat merugikan eksportir Amerika.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya