Berita

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Setop Politik Sandera, Hasto Didesak Ungkap Video Dugaan Korupsi

SELASA, 14 JANUARI 2025 | 17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemeriksaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang melibatkan buronan Harun Masiku harus diikuti oleh transparansi dan netralitas aparat penegak hukum.

Menurut Founder Lembaga Survei Kedai KOPI, Hendri Satrio, adanya dugaan "politik sandera" dalam kasus Hasto menunjukkan situasi yang tidak sehat. 

“Dengan adanya politik sandera penegakan hukum tidak terjadi, kemudian hukum dipengaruhi politik, politik dipengaruhi oleh hukum, dan hukum dilaksanakan berdasarkan kepentingan," kata Hensat, sapaan akrabnya, dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Selasa 15 Januari 2025.


Dalam kasus Hasto, dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu menyarankan agar semuanya dibuka secara transparan. Terlebih Hasto mengklaim memiliki sejumlah video yang mengungkap dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. 

"Dalam kasus Hasto ini, kita buka saja sekalian. Biar gamblang dan enggak ada lagi politik sandera. Sehingga yang bersalah yang masuk penjara," tandas Hensat.

Guna mendalami pemeriksaan, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak Selasa, 24 Desember 2024. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya