Berita

Dok Foto/Ist

Nusantara

Alasan Pagar Laut Buat Pemecah Ombak Bisa Ditertawakan Ilmuwan Dunia

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 12:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengakuan sekelompok orang yang menamakan diri Jaringan Rakyat Nasional (JRN) sebagai pemilik sekaligus donatur pembangunan pagar laut sepanjang 30 km dianggap janggal oleh Pembina Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto. 

Mulyanto tidak percaya kebenaran pengakuan tersebut karena secara tujuan dan pendanaan sangat kontradiktif dengan kondisi di lapangan. 

Begitu juga klaim bahwa pembangunan pagar laut itu bertujuan sebagai pemecah ombak untuk menghindari abrasi pantai sangat memalukan. 


"Penjelasan bahwa pagar laut itu dibangun untuk memecah ombak sangat irasional. Sekiranya publik mempercayai keterangan ini maka kita akan ditertawakan ilmuwan-ilmuwan oseanografi dunia," sindir Mulyanto kepada RMOL, Senin, 13 Januari 2025. 

Ia melihat ada beberapa kejanggalan atau kontradiksi atas pernyataan JRN itu. Soal pagar laut itu bertujuan agar memudahkan nelayan sangat jauh dari kenyataan. 

Faktanya pagar laut itu justru membuat rute melaut para nelayan makin jauh. Akibatnya biaya operasional meningkat, sementara pendapatan nelayan tidak mengalami peningkatan. 

"Pernyataan nelayan pada umumnya, keberadaan pagar laut ini justru merugikan mereka. Membuat mereka harus memutar jauh saat melaut,” ungkapnya.

“Secara resmi mereka sampaikan kepada Ombudsman RI juga kepada media. Bahkan ombudsman sudah menghitung kerugian nelayan akibat pagar ini, yakni tidak kurang dari Rp8 miliar," beber Mulyanto. 

Klaim bahwa pagar laut itu dibangun menggunakan dana swadaya nelayan juga sangat aneh. Karena secara hitungan kasar bahan dan jasa membuat pagar laut sangat mahal, sekitar Rp500 ribu per meter.  

Kalau dikalikan dengan 30 km (30.000 m), maka total paling sedikit harus dikeluarkan dana sebesar Rp 15 M untuk membangun pagar laut sepanjang 30 kilometer.

"Mengeluarkan uang sebanyak Ini untuk keperluan publik (tugas negara), yang bukan merupakan kewajiban mereka, adalah hal yang juga sangat kontradiktif dengan kondisi ekonomi nelayan yang sangat memprihatinkan sekarang ini," ungkapnya lagi. 

"Apalagi kalau dikatakan, bahwa pagar laut dari bambu itu bertujuan untuk pemecah ombak, maka logika ini makin kontradiktif alias tidak rasional lagi.  Selama ini pemecah ombak untuk mencegah abrasi dibuat dari blok-blok beton tetrapod kokoh yang ada di pantai yang tersusun seperti puzzle," tegasnya. 

Mulyanto menyebut pagar bambu itu lebih tepat sebagai patok atau batas proyek reklamasi. 

Karena itu Ia minta Pemerintah sebaiknya berterus terang kepada publik. Bukan malah ikut-ikutan bersandiwara seolah tidak tahu tujuan sebenarnya pembangunan pagar bambu di sepanjang utara Laut Jawa tersebut.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya