Berita

Dok Foto/Ist

Nusantara

Alasan Pagar Laut Buat Pemecah Ombak Bisa Ditertawakan Ilmuwan Dunia

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 12:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengakuan sekelompok orang yang menamakan diri Jaringan Rakyat Nasional (JRN) sebagai pemilik sekaligus donatur pembangunan pagar laut sepanjang 30 km dianggap janggal oleh Pembina Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto. 

Mulyanto tidak percaya kebenaran pengakuan tersebut karena secara tujuan dan pendanaan sangat kontradiktif dengan kondisi di lapangan. 

Begitu juga klaim bahwa pembangunan pagar laut itu bertujuan sebagai pemecah ombak untuk menghindari abrasi pantai sangat memalukan. 


"Penjelasan bahwa pagar laut itu dibangun untuk memecah ombak sangat irasional. Sekiranya publik mempercayai keterangan ini maka kita akan ditertawakan ilmuwan-ilmuwan oseanografi dunia," sindir Mulyanto kepada RMOL, Senin, 13 Januari 2025. 

Ia melihat ada beberapa kejanggalan atau kontradiksi atas pernyataan JRN itu. Soal pagar laut itu bertujuan agar memudahkan nelayan sangat jauh dari kenyataan. 

Faktanya pagar laut itu justru membuat rute melaut para nelayan makin jauh. Akibatnya biaya operasional meningkat, sementara pendapatan nelayan tidak mengalami peningkatan. 

"Pernyataan nelayan pada umumnya, keberadaan pagar laut ini justru merugikan mereka. Membuat mereka harus memutar jauh saat melaut,” ungkapnya.

“Secara resmi mereka sampaikan kepada Ombudsman RI juga kepada media. Bahkan ombudsman sudah menghitung kerugian nelayan akibat pagar ini, yakni tidak kurang dari Rp8 miliar," beber Mulyanto. 

Klaim bahwa pagar laut itu dibangun menggunakan dana swadaya nelayan juga sangat aneh. Karena secara hitungan kasar bahan dan jasa membuat pagar laut sangat mahal, sekitar Rp500 ribu per meter.  

Kalau dikalikan dengan 30 km (30.000 m), maka total paling sedikit harus dikeluarkan dana sebesar Rp 15 M untuk membangun pagar laut sepanjang 30 kilometer.

"Mengeluarkan uang sebanyak Ini untuk keperluan publik (tugas negara), yang bukan merupakan kewajiban mereka, adalah hal yang juga sangat kontradiktif dengan kondisi ekonomi nelayan yang sangat memprihatinkan sekarang ini," ungkapnya lagi. 

"Apalagi kalau dikatakan, bahwa pagar laut dari bambu itu bertujuan untuk pemecah ombak, maka logika ini makin kontradiktif alias tidak rasional lagi.  Selama ini pemecah ombak untuk mencegah abrasi dibuat dari blok-blok beton tetrapod kokoh yang ada di pantai yang tersusun seperti puzzle," tegasnya. 

Mulyanto menyebut pagar bambu itu lebih tepat sebagai patok atau batas proyek reklamasi. 

Karena itu Ia minta Pemerintah sebaiknya berterus terang kepada publik. Bukan malah ikut-ikutan bersandiwara seolah tidak tahu tujuan sebenarnya pembangunan pagar bambu di sepanjang utara Laut Jawa tersebut.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya