BEM SI Minta Prabowo Evaluasi Kinerja KKP

Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (SI) Herianto dengan tegas mempertanyakan keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di wilayah pesisir, terlebih baru-baru ini viral terkait pagar laut sepanjang 30 kilometer lebih di Tangerang, Banten. 

“Itu bukan sesuatu yang kecil atau baru saja dibangun dalam semalam, Ini sangat mencurigakan dan menunjukkan kelalaian yang serius. terutama mengingat keberadaan pagar laut tersebut bukanlah sesuatu yang mudah disembunyikan, terlebih ini pesisir di pusat kota apalagi pesisir yang di pelosok desa?” tegas Herianto dalam keterangannya, Minggu, 12 Januari 2025.

Ia menganggap Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono terkesan seperti baru ‘bangun siang dari tidurnya’. 

Herianto menilai langkah penyegelan yang dilakukan KKP baru-baru ini justru menunjukkan lemahnya tindakan preventif dan pengawasan yang seharusnya dilakukan sejak awal.

Menurutnya, UUD telah mengatur terkait laut sebagai akses Publik sehingga hadirnya KKP seharusnya memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk wilayah pesisir yang menjadi bagian penting dari ekosistem laut. Ia mendesak agar KKP memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan lambannya tindakan terhadap pagar laut tersebut.

“Ini bukan hanya soal pagar, ini soal ketidakmampuan dan ketidakseriusan KKP menjalankan tugasnya. Apakah mereka kekurangan sumber daya, atau memang ada pembiaran yang di sengaja? Publik perlu tahu jawabannya sejelas-jelasnya,” tegasnya lagi.

BEM SI mendukung langkah perintah Presiden Prabowo yang menginstruksikan KKP agar melakukan penyegelan pagar laut 30 km. 

Ia juga meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Wahyu Trenggono dan jajarannya. 

“Jika situasi seperti ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak kerusakan ekosistem laut yang tidak terpantau,” tandas Herianto.