Berita

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba dan Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Bogor pada Sabtu, 11 Januari 2025/Ist

Dunia

Jepang Hibahkan Kapal Patroli Canggih ke Indonesia

SABTU, 11 JANUARI 2025 | 16:05 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam rangka memperkuat kerja sama pertahanan, pemerintah Jepang setuju untuk memberikan kapal patroli berkecepatan tinggi untuk Indonesia.

Keputusan itu diumumkan selama joint statement antara Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba dan Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Bogor pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Dalam pernyataanya, Ishiba mengatakan bahwa Jepang telah setuju meningkatkan hubungan pertahanan dengan Indonesia melalui kerja sama peralatan pertahanan dan transfer teknologi.


Sebagai bukti konkrit, Jepang setuju untuk pertama kalinya menghibahkan kapal patroli berkecepatan tinggi melalui official security asistant.

“Kami sudah mencapai kesepakatan pemberian kapal patroli berkecepatan tinggi melalui official security assistant yang pertama dengan Indonesia," kata PM Jepang.

Menurut Ishiba, hibah kapal patroli bukan satu-satunya kerjasama pertahanan bilateral dengan Indonesia. Jepang dan Indonesia juga sepakat membuat forum diskusi di tingkat praktisi pertahanan untuk jaminan keamanan maritim kedua negara.

Jepang dan RI juga sepakat mengadakan pertemuan two plus two menteri luar negeri dan menteri pertahanan.

“Dengan demikian kami sudah sepakat untuk meningkatkan dialog strategis kedua negara,” tegasnya.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menjadi lembaga yang menerima hibah satu kapal patroli lepas pantai (OPV) dari Pemerintah Jepang. Kapal ini direncanakan rampung dibuat dan memperkuat armada kapal Bakamla pada 2027.

Kapal OPV hibah dari Jepang itu dibangun oleh galangan kapal Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd., dan dibiayai Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

Menurut laman resmi JICA, pengadaan kapal itu senilai 9 miliar yen atau setara lebih kurang Rp928 miliar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya