Berita

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra/RMOL

Politik

Herindra Harus Mampu Jaga Hubungan Sipil dan Militer di BIN

RABU, 08 JANUARI 2025 | 16:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra diharapkan mampu menjaga hubungan sipil dan militer di internal institusi pertahanan negara itu. 

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi berpendapat BIN harus tetap berfungsi menjadi lembaga sipil yang profesional dalam menyelenggarakan aktivitas intelijen negara.

Hal ini diperlukan, lantaran BIN merupakan alat strategis negara dalam melayani kepentingan nasional secara luas bukan dalam kepentingan institusi yang menjadi latar belakang pemimpinnya atau aparatur di dalamnya.


“Hubungan ini penting karena tadi status BIN lembaga sipil. Meskipun Pak Herindra dari militer, beliau bisa menjaga keseimbangan sipil militer,” kata Khairul Fahmi kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 8 Januari 2025.

Terkait kepemimpinan BIN sebelumnya yang dianggap sebagian masyarakat kurang apik dalam menjalani rahasia negara, Khairul Fahmi menilai adanya pengaruh visi misi dari latar belakang kepala BIN itu sendiri.

“Persoalannya soal latar belakang itu mempengaruhi visi misi seorang pimpinan. Kebetulan dulu Pak BG (Budi Gunawan) latar belakangnya Polri, lebih cenderung konsen kepada hal-hal yang berkaitan dengan aspek keamanan masyarakat,” ucapnya.

“Sementara Pak Herindra, latar belakangnya TNI itu mempengaruhi visi misinya cenderung pada bagaimana intelijen negara pada upaya-upaya keamanan negara, kedaulatan, keutuhan wilayah, kira-kira yang menjadi perbedaan latar belakang tadi,” sambungnya.

Ia menyayangkan saat ini Indonesia belum punya pimpinan BIN dari kalangan sipil, sehingga penilaian terhadap kinerja BIN saat ini hanya sebatas dua institusi itu saja. Padahal, BIN sebagai lembaga sipil sebetulnya bisa dipimpin oleh kalangan independen.

“Kita belum tahun BIN dipimpin sipil bagaimana, ini yang perlu digarisbawahi bagaimana BIN ini lembaga pemerintahan lembaga sipil seharusnya bisa berfungsi sebagai lembaga sipil yang profesional ada dari TNI dan Polri,” tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya