Berita

Ilustrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Istimewa

Politik

Seleksi CPNS untuk Kementerian Baru, Tunggu Restu Prabowo

RABU, 08 JANUARI 2025 | 07:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penambahan kementerian/lembaga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang dilakukannya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Setidaknya ada 300-400 posisi yang butuh diisi.

Namun proses seleksi CPNS untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut baru bisa terlaksana setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo.

"Seperti saya sampaikan nanti saya tuh harus dihitung kembali, tetapi kan tadi masih ada sekitar 400 atau 300 ribu posisi yang belum terisi. Kalau Pak Presiden mengizinkan, nanti kita akan tentunya buka," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah (PAN-RB), Rini Widyantini, kepada wartawan di Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.


Rini menuturkan, untuk membuka seleksi CPNS, Kementerian PAN-RB juga belum bisa memastikan berapa kebutuhan tambahan pegawai yang diperlukan masing-masing Kementerian.

Masing-masing Kementerian baru harus lebih dahulu melakukan pemetaan jabatan dan jumlah tambahan pegawai yang diperlukan. Setelah itu baru pihaknya akan melakukan penghitungan dan membuka seleksi CPNS sesuai kebutuhan.

"Kita ada Kementerian baru, nanti kan mereka harus melakukan pemetaan jabatan lagi, nah nanti baru kita hitung lagi. Tapi kan formasinya tentunya kan kemarin belum semuanya diisi," bebernya.

Rini mengaku belum membahas rencana seleksi CPNS untuk Kementerian baru ini dengan Prabowo. Sebab, pihaknya masih sibuk melakukan penataan kepegawaian.

"Jadi saya belum membicarakan ini dengan bapak Presiden karena saya baru ditugaskan untuk melakukan penataan terlebih dahulu, karena kan pengisian orang-orangnya terlebih dahulu," tutup Rini.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya