Berita

Ilustrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Istimewa

Politik

Seleksi CPNS untuk Kementerian Baru, Tunggu Restu Prabowo

RABU, 08 JANUARI 2025 | 07:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penambahan kementerian/lembaga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang dilakukannya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Setidaknya ada 300-400 posisi yang butuh diisi.

Namun proses seleksi CPNS untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut baru bisa terlaksana setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo.

"Seperti saya sampaikan nanti saya tuh harus dihitung kembali, tetapi kan tadi masih ada sekitar 400 atau 300 ribu posisi yang belum terisi. Kalau Pak Presiden mengizinkan, nanti kita akan tentunya buka," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah (PAN-RB), Rini Widyantini, kepada wartawan di Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.


Rini menuturkan, untuk membuka seleksi CPNS, Kementerian PAN-RB juga belum bisa memastikan berapa kebutuhan tambahan pegawai yang diperlukan masing-masing Kementerian.

Masing-masing Kementerian baru harus lebih dahulu melakukan pemetaan jabatan dan jumlah tambahan pegawai yang diperlukan. Setelah itu baru pihaknya akan melakukan penghitungan dan membuka seleksi CPNS sesuai kebutuhan.

"Kita ada Kementerian baru, nanti kan mereka harus melakukan pemetaan jabatan lagi, nah nanti baru kita hitung lagi. Tapi kan formasinya tentunya kan kemarin belum semuanya diisi," bebernya.

Rini mengaku belum membahas rencana seleksi CPNS untuk Kementerian baru ini dengan Prabowo. Sebab, pihaknya masih sibuk melakukan penataan kepegawaian.

"Jadi saya belum membicarakan ini dengan bapak Presiden karena saya baru ditugaskan untuk melakukan penataan terlebih dahulu, karena kan pengisian orang-orangnya terlebih dahulu," tutup Rini.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya