Berita

China Towen di Manhattan, New York City.

Dunia

Tiongkok Perluas Operasi Kontrol Opini Diaspora di Negara Lain

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 02:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Tiongkok mengoperasikan fasilitas keamanan di luar negeri untuk mengontrol opini diaspora Tiongkok. Hal ini terungkap setelah seorang warga Manhattan bernama Chen Jinping di bulan Desember lalu mengaku dirinya membantu mendirikan stasiun polisi rahasia di New York City untuk pemerintah Tiongkok.

Chen Jinping mengajukan pengakuan bersalah atas satu dakwaan konspirasi bertindak sebagai agen pemerintah asing di pengadilan federal Brooklyn.

Operasi ini tidak hanya menargetkan para pembangkang vokal tetapi juga warga biasa yang menyampaikan kritik ringan sekalipun. Sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya seperti membagikan meme yang membandingkan Presiden Xi dengan Winnie the Pooh dapat mengakibatkan pengawasan dan pelecehan. Jangkauannya meluas hingga ke anggota keluarga yang masih berada di Tiongkok, yang menghadapi tekanan ketika kerabat mereka di luar negeri bertindak tidak semestinya.


Tanggapan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap penemuan ini mengikuti pola yang sudah lazim: menyangkal, mengalihkan, dan menipu. Ketika dihadapkan dengan bukti, para pejabat mengaku sama sekali tidak tahu atau mencoba membingkai ulang operasi ini sebagai layanan administratif yang jinak.

Hal ini mencerminkan pendekatan mereka terhadap isu-isu kontroversial lainnya, mulai dari klaim teritorial di Laut Cina Selatan hingga masalah hak asasi manusia di Xinjiang.

Klaim rezim tersebut sering kali membutuhkan lompatan logika yang dramatis. Mereka menegaskan kedaulatan atas Laut China Selatan berdasarkan klaim yang disengketakan secara historis, menyatakan diri sebagai negara "dekat Arktik" meskipun realitas geografisnya berbeda, dan bersikeras bahwa kamp konsentrasi di Xinjiang hanyalah "pusat pelatihan kejuruan". Setiap penyangkalan merusak kredibilitas dan bertentangan dengan bukti yang terdokumentasi.

Negara-negara demokrasi menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menanggapi kegiatan-kegiatan ini. Operasi pengaruh PKT melampaui spionase tradisional ke area-area seperti kebebasan akademis, independensi media, dan politik lokal. Universitas yang menjadi tuan rumah Institut Konfusius menghadapi tekanan untuk menghindari topik-topik yang "sensitif", sementara media lokal berbahasa Mandarin di banyak negara semakin menggemakan narasi Beijing.

Tanggapan dari pemerintah demokratis sering kali suam-suam kuku. Investigasi Kanada yang tertunda terhadap campur tangan asing dan pembentukan Komisi Intervensi Asing yang enggan merupakan contoh keraguan yang ditunjukkan banyak negara dalam menghadapi tantangan ini secara langsung. Pendekatan yang hati-hati ini memperkuat campur tangan lebih lanjut dan membuat masyarakat yang rentan terus terpapar tekanan.

PKT telah memanfaatkan teknologi untuk menciptakan tingkat pengawasan dan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam negeri, sistem kredit sosial dan pemantauan digital yang ekstensif menciptakan model otoritarianisme teknologi. Di tingkat internasional, perusahaan teknologi Tiongkok yang memiliki hubungan dekat dengan rezim tersebut menyuarakan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data.

Kontrol rezim tersebut meluas ke ruang digital, tempat Tembok Api Besar memblokir arus informasi bebas dan pasukan sensor membentuk wacana daring. Warga negara Tiongkok yang menggunakan platform luar negeri menghadapi pemantauan, sementara perusahaan internasional yang mencari akses ke pasar Tiongkok harus mematuhi peraturan yang semakin ketat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya