Berita

China Towen di Manhattan, New York City.

Dunia

Tiongkok Perluas Operasi Kontrol Opini Diaspora di Negara Lain

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 02:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Tiongkok mengoperasikan fasilitas keamanan di luar negeri untuk mengontrol opini diaspora Tiongkok. Hal ini terungkap setelah seorang warga Manhattan bernama Chen Jinping di bulan Desember lalu mengaku dirinya membantu mendirikan stasiun polisi rahasia di New York City untuk pemerintah Tiongkok.

Chen Jinping mengajukan pengakuan bersalah atas satu dakwaan konspirasi bertindak sebagai agen pemerintah asing di pengadilan federal Brooklyn.

Operasi ini tidak hanya menargetkan para pembangkang vokal tetapi juga warga biasa yang menyampaikan kritik ringan sekalipun. Sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya seperti membagikan meme yang membandingkan Presiden Xi dengan Winnie the Pooh dapat mengakibatkan pengawasan dan pelecehan. Jangkauannya meluas hingga ke anggota keluarga yang masih berada di Tiongkok, yang menghadapi tekanan ketika kerabat mereka di luar negeri bertindak tidak semestinya.


Tanggapan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap penemuan ini mengikuti pola yang sudah lazim: menyangkal, mengalihkan, dan menipu. Ketika dihadapkan dengan bukti, para pejabat mengaku sama sekali tidak tahu atau mencoba membingkai ulang operasi ini sebagai layanan administratif yang jinak.

Hal ini mencerminkan pendekatan mereka terhadap isu-isu kontroversial lainnya, mulai dari klaim teritorial di Laut Cina Selatan hingga masalah hak asasi manusia di Xinjiang.

Klaim rezim tersebut sering kali membutuhkan lompatan logika yang dramatis. Mereka menegaskan kedaulatan atas Laut China Selatan berdasarkan klaim yang disengketakan secara historis, menyatakan diri sebagai negara "dekat Arktik" meskipun realitas geografisnya berbeda, dan bersikeras bahwa kamp konsentrasi di Xinjiang hanyalah "pusat pelatihan kejuruan". Setiap penyangkalan merusak kredibilitas dan bertentangan dengan bukti yang terdokumentasi.

Negara-negara demokrasi menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menanggapi kegiatan-kegiatan ini. Operasi pengaruh PKT melampaui spionase tradisional ke area-area seperti kebebasan akademis, independensi media, dan politik lokal. Universitas yang menjadi tuan rumah Institut Konfusius menghadapi tekanan untuk menghindari topik-topik yang "sensitif", sementara media lokal berbahasa Mandarin di banyak negara semakin menggemakan narasi Beijing.

Tanggapan dari pemerintah demokratis sering kali suam-suam kuku. Investigasi Kanada yang tertunda terhadap campur tangan asing dan pembentukan Komisi Intervensi Asing yang enggan merupakan contoh keraguan yang ditunjukkan banyak negara dalam menghadapi tantangan ini secara langsung. Pendekatan yang hati-hati ini memperkuat campur tangan lebih lanjut dan membuat masyarakat yang rentan terus terpapar tekanan.

PKT telah memanfaatkan teknologi untuk menciptakan tingkat pengawasan dan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam negeri, sistem kredit sosial dan pemantauan digital yang ekstensif menciptakan model otoritarianisme teknologi. Di tingkat internasional, perusahaan teknologi Tiongkok yang memiliki hubungan dekat dengan rezim tersebut menyuarakan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data.

Kontrol rezim tersebut meluas ke ruang digital, tempat Tembok Api Besar memblokir arus informasi bebas dan pasukan sensor membentuk wacana daring. Warga negara Tiongkok yang menggunakan platform luar negeri menghadapi pemantauan, sementara perusahaan internasional yang mencari akses ke pasar Tiongkok harus mematuhi peraturan yang semakin ketat.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Presiden Prabowo Disarankan Tak Gandeng Gibran di Pilpres 2029

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:52

Prabowo Ajak Taipan Bersatu dalam Semangat Indonesia Incorporated

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:51

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:44

Perluasan Transjabodetabek ke Soetta Harus Berbasis Integrasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:38

Persoalan Utama Polri Bukan Kelembagaan, tapi Perilaku dan Moral Aparat

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:18

Pemerintah Disarankan Pertimbangkan Ulang Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00

Menkop Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Rabu, 11 Februari 2026 | 12:01

Iran Sebut AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:53

MUI Tegaskan Tak Pernah Ajukan Permintaan Gedung ke Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:43

Menkes Akui Belum Tahu Batas Penghasilan Desil Penerima BPJS

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:32

Selengkapnya