Berita

China Towen di Manhattan, New York City.

Dunia

Tiongkok Perluas Operasi Kontrol Opini Diaspora di Negara Lain

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 02:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Tiongkok mengoperasikan fasilitas keamanan di luar negeri untuk mengontrol opini diaspora Tiongkok. Hal ini terungkap setelah seorang warga Manhattan bernama Chen Jinping di bulan Desember lalu mengaku dirinya membantu mendirikan stasiun polisi rahasia di New York City untuk pemerintah Tiongkok.

Chen Jinping mengajukan pengakuan bersalah atas satu dakwaan konspirasi bertindak sebagai agen pemerintah asing di pengadilan federal Brooklyn.

Operasi ini tidak hanya menargetkan para pembangkang vokal tetapi juga warga biasa yang menyampaikan kritik ringan sekalipun. Sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya seperti membagikan meme yang membandingkan Presiden Xi dengan Winnie the Pooh dapat mengakibatkan pengawasan dan pelecehan. Jangkauannya meluas hingga ke anggota keluarga yang masih berada di Tiongkok, yang menghadapi tekanan ketika kerabat mereka di luar negeri bertindak tidak semestinya.


Tanggapan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap penemuan ini mengikuti pola yang sudah lazim: menyangkal, mengalihkan, dan menipu. Ketika dihadapkan dengan bukti, para pejabat mengaku sama sekali tidak tahu atau mencoba membingkai ulang operasi ini sebagai layanan administratif yang jinak.

Hal ini mencerminkan pendekatan mereka terhadap isu-isu kontroversial lainnya, mulai dari klaim teritorial di Laut Cina Selatan hingga masalah hak asasi manusia di Xinjiang.

Klaim rezim tersebut sering kali membutuhkan lompatan logika yang dramatis. Mereka menegaskan kedaulatan atas Laut China Selatan berdasarkan klaim yang disengketakan secara historis, menyatakan diri sebagai negara "dekat Arktik" meskipun realitas geografisnya berbeda, dan bersikeras bahwa kamp konsentrasi di Xinjiang hanyalah "pusat pelatihan kejuruan". Setiap penyangkalan merusak kredibilitas dan bertentangan dengan bukti yang terdokumentasi.

Negara-negara demokrasi menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menanggapi kegiatan-kegiatan ini. Operasi pengaruh PKT melampaui spionase tradisional ke area-area seperti kebebasan akademis, independensi media, dan politik lokal. Universitas yang menjadi tuan rumah Institut Konfusius menghadapi tekanan untuk menghindari topik-topik yang "sensitif", sementara media lokal berbahasa Mandarin di banyak negara semakin menggemakan narasi Beijing.

Tanggapan dari pemerintah demokratis sering kali suam-suam kuku. Investigasi Kanada yang tertunda terhadap campur tangan asing dan pembentukan Komisi Intervensi Asing yang enggan merupakan contoh keraguan yang ditunjukkan banyak negara dalam menghadapi tantangan ini secara langsung. Pendekatan yang hati-hati ini memperkuat campur tangan lebih lanjut dan membuat masyarakat yang rentan terus terpapar tekanan.

PKT telah memanfaatkan teknologi untuk menciptakan tingkat pengawasan dan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam negeri, sistem kredit sosial dan pemantauan digital yang ekstensif menciptakan model otoritarianisme teknologi. Di tingkat internasional, perusahaan teknologi Tiongkok yang memiliki hubungan dekat dengan rezim tersebut menyuarakan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data.

Kontrol rezim tersebut meluas ke ruang digital, tempat Tembok Api Besar memblokir arus informasi bebas dan pasukan sensor membentuk wacana daring. Warga negara Tiongkok yang menggunakan platform luar negeri menghadapi pemantauan, sementara perusahaan internasional yang mencari akses ke pasar Tiongkok harus mematuhi peraturan yang semakin ketat.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya