Berita

Jajaran KPU Musi Rawas Utara/Net

Politik

Tak Ada Gugatan ke MK, Pelantikan Kepala Daerah di Muratara Masuk Gelombang Pertama

SENIN, 06 JANUARI 2025 | 00:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang dilaksanakan pada 27 November 2024 lalu, akan dilaksanakan pada 10 Februari 2025. 

Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2016, yang mengatur tata cara pelantikan kepala daerah terpilih.

Ketua KPU Muratara, Heriyanto, melalui Kasubag Tekmas, Busairi, menyatakan, pelantikan ini akan dilakukan serentak pada 10 Februari 2025 untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 


"Berdasarkan aturan tersebut, pelantikan tetap dilaksanakan pada 10 Februari 2025 bagi mereka yang tidak ada gugatan di MK," jelas Busairi, dikutip RMOLSumsel, Minggu 5 Januari 2025.

Pelantikan pada Februari 2025 ini akan mengacu pada aturan lama yang belum mengalami perubahan. Selain itu, Busairi juga menyebutkan kemungkinan pelantikan dilakukan dalam tiga gelombang, tergantung pada hasil gugatan di MK. 

Gelombang pertama adalah pelantikan bagi mereka yang tidak ada sengketa. Gelombang kedua untuk mereka yang gugatan ditolak MK, dan gelombang ketiga bagi mereka yang menunggu hasil keputusan MK.

Untuk pelantikan yang tidak ada sengketa, akan dilakukan pada 10 Februari 2025, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya