Berita

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Prabowo-Gibran Terancam Imbas Penghapusan PT 20 Persen

MINGGU, 05 JANUARI 2025 | 14:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas 20 persen capres-cawapres dianggap menjadi ancaman bagi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dengan dibukanya keran bagi partai politik (parpol) peserta pemilu untuk berpartisipasi dalam mengajukan kandidatnya, maka akan menjadi ancaman bagi petahana jika mereka tidak dapat membuktikan kinerjanya saat menjabat.

"Putusan MK menjadi ancaman bagi Prabowo-Gibran jika program-program yang dilaksanakannya tidak berhasil atau mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat," kata Saiful kepada RMOL, Minggu 5 Januari 2025.


Dengan dihapusnya ambang batas 20 persen, akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai pada Pilpres mendatang akan semakin menarik karena banyak parpol yang akan mengajukan kandidat capres-cawapres.

"Meskipun harus dihitung potensi pengeluaran anggaran negara dengan proses politik yang berlarut-larut dengan kemungkinan terjadi 2 putaran," kata Saiful.

"Namun dengan kandidat yang benar-benar betul diharapkan rakyat, maka bukan tidak mungkin akan dengan mudah memenangkan kontestasi Pilpres pada 2029 yang akan datang," pungkas Saiful.



Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya