Partai Kebangkitan Bangsa/Ist
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Indrajaya menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen.
Indrajaya mengatakan, putusan tersebut sebagai langkah maju untuk membangun demokrasi substanstif dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Sebab, sistem proposional terbuka dalam pemilu memang ditentukan secara kuantitatif dengan perolehan suara pemilih. Meskipun, kualitas peserta tetap harus menjadi faktor utama.
“Penghapusan presidential threshold merupakan upaya untuk membuka konstitusionalitas semua warga yang akan menaikkan derajat demokrasi kepemiluan di Indonesia,” ujar Indrajaya dalam keterangannya, Jumat 3 Januari 2025.
Politikus PKB ini menuturkan, putusan MK yang akhirnya mencabut PT setelah 32 kali diuji materikan bukan semata-mata faktor keterlambatan, tapi pertimbangan matang.
“Bukankah untuk membangun suatu peradaban tidak boleh gegabah atau
grusa-grusu. Ini adalah kemenangan bangsa dan negara. Putusan MK final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan,” kata Indra.
Dengan dihapusnya PT, kata Indra, wajar jika nantinya masing-masing partai politik (parpol) berkeinginan untuk mengusung calon presiden dan/atau wakil presiden sendiri.
Namun begitu, meskipun tidak ada lagi PT, kata Indrajaya, harus ada ketentuan yang membatasi calon presiden dan wakil presiden, selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
Ia mencontohkan, karena presiden tetap akan diusulkan oleh parpol maka syarat pendirian parpol harus dilakukan dengan sangat ketat.
Selain itu, bisa juga dibuat aturan melalui revisi UU Pemilu yang mengatur adanya pembatasan parpol yang bisa mengusung pasangan calon presiden/wakil presiden adalah parpol yang lolos ambang batas minimal parliamentary threshold 4 persen atau parpol yang bertengger di Senayan.
“Bisa juga misalkan ada konvensi internal atau antarpartai, dan pembatasan pilpres satu putaran atau dua putaran seperti di Pilkada DKJ,” kata Indra.
