Ketua DPP PDIP Said Abdullah/RMOL
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen.
Putusan itu tertuang dalam Putusan No 62/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dengan adanya putusan tersebut, syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk menguasai minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu DPR tidak lagi berlaku.
“Maka kami sebagai bagian dari partai politik sepenuhnya tundak dan patuh, sebagai putusan MK bersifat final dan mengikat,” kata Ketua DPP PDIP, Said Abdullah dalam keterangan resminya, Jumat 3 Januari 2025.
Said mengatakan, dengan adanya putusan tersebut nantinya MK meminta pemerintah dan DPR untuk segera merancang aturan baru yang dapat mengatur agar tidak terjadi terlalu banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Sebab, hal itu bisa berpotensi merusak esensi pemilu presiden dan wakil presiden yang langsung dipilih oleh rakyat.
“MK dalam pertimbangannya meminta pembentuk undang undang untuk melakukan rekayasa konstitusional, namun tetap memperhatikan hal hal seperti; semua parpol boleh berhak mengusulkan capres dan cawapres, dan pengusulan tersebut tidak didasarkan pada prosentase kursi DPR atau suara sah naisonal,” kata Said.
Dengan demikian, kata Said, MK juga mengingatkan pentingnya partisipasi semua pihak, termasuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, dalam proses pembahasan revisi undang-undang pemilu.
“Atas pertimbangan dalam putusan amar di atas, tentu kami akan menjadikannya sebagai pedoman nanti dalam pembahasan revisi undang undang pemilu antara pemerintah dan DPR,” pungkas Said.
Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sebagai syarat partai politik mengusung capres-cawapres dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan tersebut dibacakan Ketua MK RI, Suhartoyo dalam Sidang Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang diajukan empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, di Ruang Sidang Utama Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 2 Januari 2024.
"Menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Suhartoyo didampingi 8 Hakim Konstitusi.
Ada sejumlah alasan prinsipal dalam demokrasi yang mendasari MK mengabulkan gugatan pemohon, terutama dianggap bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat.
Selain itu, presidential threshold juga dinilai melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, dan secara nyata bertentang dengan UUD 1945.
Wakil Ketua MK RI Saldi Isra menambahkan penjelasan dengan menyebut Pasal UUD 1945 yang mendasari pembatalan pasal presidential threshold.
"Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan capres-cawapres berapapun besaran atau angka persentasenya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945," tambah Saldi.
