Petugas polisi berjaga di depan kediaman resmi Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol, di Seoul, Korea Selatan, pada Jumat, 3 Januari 2025/Net
Pihak berwenang Korea Selatan bersiap menjalankan surat perintah penangkapan yang dijatuhkan pada Presiden Yoon Suk-Yeol atas kasus darurat militernya yang menghebohkan bulan lalu.
Presiden Korea yang tengah dalam proses pemakzulan itu juga menghadapi kasus hukum atas dugaan pemberontakan melalui penetapan darurat militer yang gagal.
Pengadilan tinggi baru-baru ini mengeluarkan surat penangkapan terhadap Yoon dan jika dilakukan maka ia akan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap saat sedang menjabat.
Pejabat dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin tim gabungan penyidik yang meliputi polisi dan jaksa, telah tiba di gerbang kompleks kediaman Yoon di Seol, Jumat, 3 Januari 2024, pukul 07.00 pagi waktu setempat.
Menurut laporan
Reuters, kendaraan CIO tidak segera memasuki kompleks, sebagian karena bus menghalangi jalan masuk.
Beberapa pejabat CIO kemudian berjalan kaki melewati gerbang yang terbuka dan melewati bus, tetapi kemudian sempat berhadapan dengan bus lain dan kendaraan lapis baja di jalan masuk, sebelum mereka dipindahkan.
Belum jelas apakah Dinas Keamanan Presiden, yang sebelumnya memblokir akses penyidik ke kantor dan kediaman resmi Yoon, akan mencoba menghentikan penangkapan tersebut atau tidak.
Pengacara Yoon mengatakan, pelaksanaan surat perintah penangkapan yang tidak sah terhadap Yoon melanggar hukum, dan mereka akan mengambil tindakan hukum.
Para pengunjuk rasa berkumpul pada dini hari di dekat kediaman tersebut, dengan jumlah yang membengkak menjadi ratusan di tengah laporan media bahwa otoritas investigasi akan segera mencoba melaksanakan surat perintah.
“Kita harus menghalangi mereka (polisi) dengan nyawa kita,” salah satu demonstran terdengar berkata kepada yang lain.
Beberapa meneriakkan “Presiden Yoon Suk Yeol akan dilindungi oleh rakyat,” dan menyerukan agar kepala CIO ditangkap.
Pyeong In-su, 74 tahun, mengatakan bahwa polisi harus dihentikan oleh “warga negara yang patriotik”, istilah yang digunakan Yoon untuk menggambarkan mereka yang berjaga di dekat kediamannya.
Sambil memegang bendera Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan tulisan "Ayo kita bersama" dalam bahasa Inggris dan Korea, Pyeong berkata bahwa ia berharap Presiden AS terpilih Donald Trump akan membantu Yoon.
"Saya berharap setelah pelantikan Trump, ia dapat menggunakan pengaruhnya untuk membantu negara kita kembali ke jalur yang benar," kata dia.
Surat perintah penangkapan saat ini berlaku hingga 6 Januari, dan hanya memberi waktu 48 jam bagi penyidik untuk menahan Yoon setelah ia ditangkap.
Penyidik kemudian harus memutuskan apakah akan meminta surat perintah penahanan atau membebaskannya.
Menurut laporan CIO, aetelah ditangkap, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul.
Yoon membuat Korea Selatan terkejut dengan pengumumannya pada larut malam tanggal 3 Desember bahwa ia akan memberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi "kekuatan anti-negara".
Namun, dalam beberapa jam, 190 anggota parlemen telah menentang pengepungan pasukan dan polisi untuk memberikan suara menentang perintah Yoon.
Sekitar enam jam setelah keputusan awalnya, Yoon mencabutnya.
Ia kemudian mengeluarkan pembelaan yang menantang atas keputusannya, dengan mengatakan bahwa lawan politik dalam negeri bersimpati kepada Korea Utara dan mengutip klaim yang tidak didukung bukti tentang manipulasi pemilu.
Kim Yong-hyun, yang mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan Yoon setelah memainkan peran utama dalam keputusan darurat militer, telah ditahan dan didakwa minggu lalu atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit kasus pidana yang tidak terpengaruh oleh hak kekebalan hukum presiden Korea Selatan.
Yoon telah diisolasi sejak ia dimakzulkan dan ditangguhkan dari kekuasaannya pada 14 Desember.
Terpisah dari penyelidikan pidana, kasus pemakzulannya saat ini sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah akan mengembalikan jabatannya atau memberhentikannya secara permanen.
Sidang kedua dalam kasus itu dijadwalkan pada hari Jumat pekan depan.
