Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda/Net

Politik

Ini Jadwal Terbaru Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 15:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pelantikan Kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2024 dipastikan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. 

Semula pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025. Kini pelantikan diputuskan akan berlangsung pada 13 Maret 2025.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, penundaan ini terkait dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). 


“Betul, karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan pemilu itu 13 Maret 2025. Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, walikota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK," ujarnya kepada wartawan, Kamis, 2 Januari 2025.

Politikus Nasdem ini menambahkan, pelantikan kepala daerah terpilih harus dilakukan serentak, baik yang terlibat sengketa maupun yang tidak. 

“Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK. Maka pelantikannya 13 Maret 2025,” tandas Rifqinizamy. 

Sebelumnya, pelantikan Gubernur hasil Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2025. Dilanjutkan dengan pelantikan Bupati dan Walikota terpilih pada 10 Februari 2025.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya