Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong (kemeja putih)/RMOL
Usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dianggap sebagai solusi untuk menghentikan politik uang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan, pihaknya mendapati politik uang masih marak terjadi hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 kemarin.
"Memang pelaksanaan pilkada kita masih ada beberapa kelemahan, tentu semua menjadi PR (pekerjaan rumah) kita di Komisi II, dan akan kita benahi," ujar Bahtra kepada
RMOL, pada Kamis, 2 Januari 2024.
Politikus Partai Gerindra itu memandang, wacana kepala daerah dipilih DPRD dan tidak lagi dipilih langsung masyarakat di daerah, patut dibahas secara komprehensif oleh banyak pihak karena berpotensi mencegah maraknya politik uang.
"Menurut hemat kami, terkhusus kami dari Fraksi Gerindra, apa yang menjadi penyampaian Presiden Prabowo bahwa alangkah baiknya misalnya pilkada dipilih oleh DPRD, itu salah satu solusi atas kegelisahan kita semua," tutur Bahtra.
"Yang kita rasakan semua politisi begitu ingin berkompetisi di levelnya pileg, pilkada, atau kabupaten/kota, yang kita rasakan adalah begitu tingginya
cost politik," sambungnya.
Oleh karena itu, Anggota Legislatif daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu meyakini politik uang yang terjadi saat ini sudah jauh merangsek ke tingkat paling bawah di tataran masyarakat.
"Terkait misalnya sistem pelaksanaan pilkada apakah itu tetap dilaksanakan secara langsung dipilih masyarakat ataupun oleh DPRD, tentu ini kita kaji lebih lanjut," ucapnya.
"Ini jadi bahan kita untuk terus memperbaiki, mengevaluasi, karena tentu toh sejatinya pergantian kepemimpinan apakah itu di provinsi atau kabupaten kota, bagaimana pergantian kepemimpinan itu bisa mensejahterakan masyarakat," demikian Bahtra.
