Berita

Kolase peta Pulau Madura dan Eric Hermawan/RMOL

Politik

Politikus Golkar: Insya Allah Madura Siap Mekar

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 04:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar, Eric Hermawan menyoroti pentingnya keberadaan kaukus parlemen Madura untuk mendorong pemekaran pembentukan provinsi baru.

Selain itu, kaukus parlemen Madura ini penting keberadaannya untuk meningkatkan taraf ekonomi serta pembangunan berkelanjutan di Madura.

“Madura itu berkeinginan menjadi provinsi. Dalam persoalan pembangunan, Madura itu terpisah-pisah Sumenep ke mana, Pamekasan ke mana, Sampang ke mana. Maka saya mengusulkan perlu adanya kebersamaan. Dimulai dari kaukus parlemen yang ada di DPR RI dari Dapil yang khususnya mencakup Madura,” ujar Eric Hermawan dalam keterangannya, Rabu, 1 Januari 2025.


Anggota DPR Dapil Jawa Timur XI ini tak menafikan jika kaukus parlemen Madura bakal bermuara pada pemekaran pulau garam tersebut sebagai provinsi nantinya. 

Secara prinsip, kaukus parlemen Madura dibutuhkan sebagai sarana penyamaan visi dari seluruh anggota parlemen yang berasal dari Madura. Sehingga visi yang sama juga dapat ditransformasikan pada tingkatan eksekutif daerah tingkat II.

“Insya Allah Madura siap (mekar), yang penting leadership-nya, perwakilan DPR RI yang ada di Jakarta siap menjadi bagian dari kaukus parlemen Madura tadi. Sehingga bisa menjadi turunan dari kaukus untuk bupati-bupati yang ada di Madura,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Mengenai bagaimana kesiapan Madura untuk menjadi provinsi yang terpisah dari Jawa Timur, Eric menegaskan jika daerahnya siap. Baik dari sisi APBD maupun administrasi kewilayahan. Tinggal sekarang, kemauan dari para pemangku kepentingan. Sampai nanti moratorium pemekaran dicabut, Eric menekankan pentingnya koordinasi antara stakeholder di Madura.

“Sebetulnya kan berdasar PP Nomor 78 Tahun 2007 pemekaran kan ada dua syarat, pertama syarat harus ada minimal 5 kabupaten yang menjadi unsur pembentukan provinsi baru, kemudian juga APBD-nya apakah mampu menopang pemekaran atau tidak. Ini semua bisa diwujudkan kalau ada kesepakatan antara parlemen di pusat dan eksekutif di tingkat II,” jelas dia.

Selain Eric Hermawan, terdapat delapan orang anggota DPR yang berasal dari Madura di partai dan komisi yang berbeda. Satu di antaranya sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, yakni MH Said Abdullah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selanjutnya Ansari dari PDIP di Komisi VIII yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Anggota DPR dari Madura lainnya ialah Syafiuddin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bertugas di Komisi V yang membidangi infrastruktur dan pembangunan. Kemudian, Slamet Ariyadi dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi anggota Komisi I dengan ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri dan Informatika.

Selanjutnya Willy Aditya dari Partai Nasdem di komisi XIII DPR dengan ruang lingkup tugas reformasi regulasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian ada Hasani bin Zuber dari Partai Demokrat yang bertugas di Komisi VIII. Terakhir, Imron Amin dari Partai Gerindra yang  berada di Komisi XI DPR RI dengan ruang lingkup tugas keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya