Berita

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira/Net

Politik

PPN 12 Persen Batal, Ekonom Usul Tarif Pajak Turun hingga 8 Persen!

RABU, 01 JANUARI 2025 | 20:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keputusan pemerintah untuk membatalkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada barang dan jasa umum disambut baik masyarakat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, langkah ini sudah tepat karena pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat serta keberlanjutan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah lebih positif ke ekonomi, meski saat ini harga barang terlanjur naik karena aturan teknis PMK terlambat terbit," ujar Bhima kepada RMOL, pada Rabu 1 Januari 2025.


Menurut Bhima, meski pembatalan PPN 12 persen memberikan angin segar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, pemerintah sebaiknya tidak berhenti di sini saja. 

Ia menyarankan agar tarif PPN diturunkan lebih jauh hingga mencapai 8 persen untuk meringankan beban masyarakat secara lebih signifikan.

"Ya, pemerintah akhirnya kan menimbang juga efek daya beli masyarakat menengah ke bawah, dan UMKM. Tapi yang diharapkan setelah pembatalan PPN 12 persen ke barang dan jasa umum, harusnya pemerintah mulai siapkan penurunan tarif PPN ke 8 persen," tambahnya.

Bhima juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang lebih progresif agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa membebani masyarakat luas. Hal ini, menurutnya, dapat dicapai dengan mengutamakan pengelolaan pajak yang lebih efisien dan berkeadilan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya