Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin/Istimewa

Politik

Program Makan Bergizi Gratis Dijadikan Modus Penipuan, Aparat Hukum Harus Bertindak

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 17:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Maraknya kasus penipuan mengatasnamakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat geram Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus yang mencoreng program andalan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas,” ujar Zainul  lewat keterangan resminya, Senin 30 Desember 2024.


Dia melanjutkan, pelaksanaan MBG sudah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dari hulu ke hilir. Mulai dari proses memasak, pengemasan, hingga transportasi menuju ke sekolah, semua ditangani BGN. 

“Jadi tidak dibenarkan ada pungutan atas nama apapun pada pelaksanaan ini,” tegasnya.

Zainul mengaku sudah menerima beberapa aduan masyarakat yang menyampaikan ada oknum yang meminta dana jika ada yang ingin terlibat dalam pelaksanaan MBG ini. 

Termasuk adanya pungutan liar jika ada masyarakat yang ingin terlibat dalam 5.000 dapur makan yang diharapkan akan dilakukan pada 2025. 

"Ini tidak benar. Semua gratis. Jangan mudah percaya,” tegasnya lagi.

Sejumlah pengusaha katering di Jawa Timur mengaku tertipu puluhan juta rupiah karena dijanjikan terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis. 

Mereka tertarik terlibat dalam penyediaan MBG bagi anak-anak sekolah di wilayah masing-masing. Selain itu muncul dugaan MBG digunakan sebagai ajang pungutan liar (pungli) oleh oknum penyelenggara sekolah dengan dalih pembelian peralatan makan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya