Berita

Ilustrasi Judol/Linkedin

Bisnis

Filipina Mulai Tutup Fasilitas Operasi Judol, 24.000 Pekerja Asing Dipulangkan

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 11:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Filipina mulai menutup kasino online yang melayani pelanggan dari luar negeri, seiring dengan larangan yang akan diberlakukan pada akhir tahun ini.

Dikutip dari Nikke Asia, Senin 30 Desember 2024, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., telah mengumumkan keputusan ini pada Juli 2024, setelah mendapat kritik bahwa industri perjudian offshore mendukung kegiatan kriminal.

Pada 17 Desember, pejabat dari Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR) dan polisi menempelkan tanda "Tutup" di sebuah gedung di Island Cove, Provinsi Cavite, saat mengadakan konferensi pers.

Tempat ini merupakan salah satu pusat terbesar bagi operator perjudian offshore di Filipina. Dengan luas 33 hektar, gedung ini memiliki asrama karyawan, restoran, dan klinik kesehatan, serta pernah mempekerjakan sekitar 30.000 orang, menurut PAGCOR.

Industri perjudian offshore Filipina mulai beroperasi pada 2016, saat Presiden Rodrigo Duterte masih menjabat. Kasino online ini terutama melayani pelanggan dari Tiongkok, sehingga banyak pekerja asal Tiongkok datang ke Filipina.

Meski memberikan dampak positif bagi ekonomi dan pendapatan negara, industri ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait pencucian uang, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia. Beberapa anggota legislatif kemudian menyerukan larangan terhadap industri tersebut.

Keputusan Marcos untuk melarang kasino daring diumumkan pada Juli dalam pidato kebijakan, dan dilanjutkan dengan perintah presiden pada November untuk menghentikan semua operasi pada akhir tahun. Lisensi operasi dicabut pada 15 Desember.

Biro Imigrasi juga telah memberi tahu pekerja asing yang terdampak, yang kini beralih dari visa kerja ke visa kunjungan, untuk meninggalkan Filipina. Sekitar 24.000 pekerja asing telah meninggalkan negara itu, berdasarkan data yang diumumkan pada 18 Desember.

Keputusan ini juga berbau politik, sebagai langkah yang berbeda dari kebijakan Duterte yang lebih longgar terhadap perjudian offshore, terutama karena kepentingan dengan Tiongkok. 

Hubungan antara kubu Marcos dan Duterte semakin tegang menjelang pemilihan paruh waktu pada Mei 2025, dengan masalah kasino daring menjadi salah satu topiknya.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya