Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/RMOL
Publik diminta tidak berspekulasi terkait wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa kasus yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak ada kaitannya dengan Megawati.
“Apalagi sepanjang pengetahuan saya sebagai (Ketua) DPP PDIP, kasus HM (Harun Masiku) ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum,” kata Said Abdullah kepada wartawan, Minggu 29 Desember 2024.
Said meminta masyarakat tidak melakukan penggiringan opini terhadap proses hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan menyerahkan perkara tersebut ke meja tim penyidik KPK.
“Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini,” kata Said.
Ia berpendapat, para pelaku pasar dan rakyat akan berpikiran negatif terhadap pemerintahan saat ini jika kegaduhan terhadap hukum tidak dihentikan.
“Kalau kehidupan kebangsaan ini terus gaduh, berpolemik secara tidak proporsional, urusan urusan hukum bisa diutak-atik, ada ketidakpastian hukum, tentu hal ini akan dipersepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar,” kata Said.
“Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja,” sambungnya.
Said mengatakan, rakyat tengah menunggu kebijakan terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk masa depan ekonomi Indonesia bukan merespons kegaduhan tidak proporsional.
“Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik,” tutup Said.
