Berita

Ilustrasi tax amnesty/Net

Politik

Pengampunan Korupsi dan Tax Amnesty Bikin Resah

MINGGU, 29 DESEMBER 2024 | 10:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Upaya Presiden Prabowo Subianto memberantas kejahatan korupsi terhalang adanya program pengampunan korupsi dan tax amnesty alias pengampunan pajak.

Demikian disampaikan pakar ilmu ekonomi Salamuddin Daeng menyikapi polemik pernyataan Prabowo soal pengampunan para koruptor.

Menurutnya, program tax amnesty yang digulirkan pemerintah sebelumnya telah membuat pemerintahan Prabowo sulit memberantas korupsi.


“Tax amnesty telah membawa keresahan pemerintahan baru Prabowo Subianto dalam menentukan strategi pemberantasan korupsi yang tepat saat ini dan kedepan,” kata Salamuddin Daeng kepada RMOL, Minggu, 29 Desember 2024.

“Mengingat kejahatan keuangan di Indonesia semakin longgar,” sambungnya. 

Menurutnya, jika Presiden Prabowo Subianto membiarkan program tax amnesty berjalan, maka seolah melakukan pembiaran terhadap uang-uang panas yang diampuni pemerintah menguap begitu saja.

“Membiarkan hasil tax amnesty akan membawa dampak pada diampuninya harta hasil korupsi dan harta tersebut berada dalam lingkungan korupsi dan lingkungan kejahatan keuangan,” tutup Salamuddin.



Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya