Berita

Ilustrasi tax amnesty/Net

Politik

Pengampunan Korupsi dan Tax Amnesty Bikin Resah

MINGGU, 29 DESEMBER 2024 | 10:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Upaya Presiden Prabowo Subianto memberantas kejahatan korupsi terhalang adanya program pengampunan korupsi dan tax amnesty alias pengampunan pajak.

Demikian disampaikan pakar ilmu ekonomi Salamuddin Daeng menyikapi polemik pernyataan Prabowo soal pengampunan para koruptor.

Menurutnya, program tax amnesty yang digulirkan pemerintah sebelumnya telah membuat pemerintahan Prabowo sulit memberantas korupsi.


“Tax amnesty telah membawa keresahan pemerintahan baru Prabowo Subianto dalam menentukan strategi pemberantasan korupsi yang tepat saat ini dan kedepan,” kata Salamuddin Daeng kepada RMOL, Minggu, 29 Desember 2024.

“Mengingat kejahatan keuangan di Indonesia semakin longgar,” sambungnya. 

Menurutnya, jika Presiden Prabowo Subianto membiarkan program tax amnesty berjalan, maka seolah melakukan pembiaran terhadap uang-uang panas yang diampuni pemerintah menguap begitu saja.

“Membiarkan hasil tax amnesty akan membawa dampak pada diampuninya harta hasil korupsi dan harta tersebut berada dalam lingkungan korupsi dan lingkungan kejahatan keuangan,” tutup Salamuddin.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya