Program Makan Bergizi Gratis Dikencangkan untuk Redam Polemik Kenaikan PPN

Dinamika politik tanah air diperkirakan akan semakin memanas pada 2025. Sentimen politik dinilai bakal menguat terutama di kuartal pertama. 

“Jadi kalau kuartal pertama akan dihadapkan kondisi politik yang cukup hangat terutama dari penyesuaian PPN 12 persen, kongres PDI Perjuangan, evaluasi 100 hari kinerja kabinet Prabowo Subianto, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada, serta tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah,” beber Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio alias Hensat, lewat keterangan resminya kepada RMOL, Jumat 27 Desember 2024.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini mengatakan, salah satu isu yang paling hangat diperbincangkan adalah rencana pemerintah untuk menerapkan tarif PPN sebesar 12 persen yang telah ditetapkan akan dijalankan oleh pemerintah mulai awal 2025.

Namun, Hensat melihat, hingga saat ini, rincian mengenai barang dan jasa yang akan dikenakan pajak ini masih belum jelas. Sehingga menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

“Doa pertama kita adalah semoga tidak juga diikuti dengan penyesuaian atau kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan penyesuaian atau penyesuaian tarif pajak 12 persen ini," tuturnya.

Hensat melihat, pemerintah berupaya menahan gejolak dengan program makan bergizi gratis. Menurutnya, program ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut.

“Hal ini tentunya cara Pak Prabowo yang dengan baik meniru Pak Harto, kebijakan Pak Harto yaitu membuat perut rakyatnya kenyang, jadi di satu sisi 12 persen itu akan berlaku di 2025, prediksinya demikian, dan kemudian juga dibarengi dengan makan bergizi gratis," jelasnya.

Di sisi lain, belum jelasnya pembiayaan program makan bergizi gratis juga menimbulkan pertanyaan. Apa lagi, jika benar memang dibiayai oleh Tiongkok seperti yang marak dikabarkan.

“Bila Tiongkok memberikan atau membiayai program makan siang bergizi gratis, nah masyarakat pasti bertanya apa yang didapat Tiongkok dari kita, nah itu masih kita tunggu jawabannya,” tandas Hensat.