Berita

Ucok Sky Khadafi/Ist

Politik

Presiden Prabowo Diminta Bubarkan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa

KAMIS, 26 DESEMBER 2024 | 22:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Desakan agar Presiden Prabowo Subianto membubarkan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa dikemukakan oleh Uchok Sky Khadafi. Sosok yang kini menjabat Direktur Center for Budget Analysis (CBA) ini menilai yayasan tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang merusak citra Kejaksaan Agung.

“Penggunaan nama ‘Adhyaksa’ di yayasan ini sangat merugikan citra Kejaksaan Agung. Apalagi, yayasan tersebut melibatkan jaksa agung, pengusaha dan pihak-pihak yang berafiliasi dengan partai politi. Hal ini sarat konflik kepentingan,” katanya, Kamis, 26 Desember 2024.

Uchok menegaskan, transparansi dan akuntabilitas juga harus dipastikan terkait sumber dana yayasan tersebut. Lambang yang tercantum pada logo yayasan akan memunculkan berbagai kecurigaan soal penggunaannya untuk kepentingan pihak tertentu.


“Publik bertanya-tanya, dari mana asal dana yayasan ini dan digunakan untuk apa saja? Logo dan nama ‘Adhyaksa’ yang dipakai juga memunculkan kecurigaan adanya konflik kepentingan,” tambahnya.  

Pada sisi lain Uchok juga mengkritik keras rangkap jabatan JAM Datun Narendra sebagai Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa. Ia menyebut hal ini tidak etis bagi seorang pejabat negara, terutama karena posisi JAM Datun sangat strategis dalam Kejaksaan Agung.  

“Rangkap jabatan ini memungkinkan adanya tekanan dari oknum pejabat agar pihak lain menyumbang kepada yayasan yang ia pimpin. Apa motivasinya? Apakah karena dana yayasan tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI?,” ungkapnya.

Uchok menyarankan agar Narendra memilih antara jabatan sebagai JAM Datun atau Ketua Yayasan. 

“Jika ingin fokus di yayasan, Presiden bisa mengeluarkan SK pemberhentiannya dari posisi JAM Datun. Selain itu, yayasan ini kabarnya tidak berada di bawah Kejaksaan Agung. Hal ini perlu diselidiki karena banyak dana hibah dan CSR yang mengalir ke sana,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya