Berita

Ucok Sky Khadafi/Ist

Politik

Presiden Prabowo Diminta Bubarkan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa

KAMIS, 26 DESEMBER 2024 | 22:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Desakan agar Presiden Prabowo Subianto membubarkan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa dikemukakan oleh Uchok Sky Khadafi. Sosok yang kini menjabat Direktur Center for Budget Analysis (CBA) ini menilai yayasan tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang merusak citra Kejaksaan Agung.

“Penggunaan nama ‘Adhyaksa’ di yayasan ini sangat merugikan citra Kejaksaan Agung. Apalagi, yayasan tersebut melibatkan jaksa agung, pengusaha dan pihak-pihak yang berafiliasi dengan partai politi. Hal ini sarat konflik kepentingan,” katanya, Kamis, 26 Desember 2024.

Uchok menegaskan, transparansi dan akuntabilitas juga harus dipastikan terkait sumber dana yayasan tersebut. Lambang yang tercantum pada logo yayasan akan memunculkan berbagai kecurigaan soal penggunaannya untuk kepentingan pihak tertentu.


“Publik bertanya-tanya, dari mana asal dana yayasan ini dan digunakan untuk apa saja? Logo dan nama ‘Adhyaksa’ yang dipakai juga memunculkan kecurigaan adanya konflik kepentingan,” tambahnya.  

Pada sisi lain Uchok juga mengkritik keras rangkap jabatan JAM Datun Narendra sebagai Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa. Ia menyebut hal ini tidak etis bagi seorang pejabat negara, terutama karena posisi JAM Datun sangat strategis dalam Kejaksaan Agung.  

“Rangkap jabatan ini memungkinkan adanya tekanan dari oknum pejabat agar pihak lain menyumbang kepada yayasan yang ia pimpin. Apa motivasinya? Apakah karena dana yayasan tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI?,” ungkapnya.

Uchok menyarankan agar Narendra memilih antara jabatan sebagai JAM Datun atau Ketua Yayasan. 

“Jika ingin fokus di yayasan, Presiden bisa mengeluarkan SK pemberhentiannya dari posisi JAM Datun. Selain itu, yayasan ini kabarnya tidak berada di bawah Kejaksaan Agung. Hal ini perlu diselidiki karena banyak dana hibah dan CSR yang mengalir ke sana,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya