Berita

Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri/Repro

Politik

Polemik PPN 12 Persen

Prabowo Bukan "Esuk Dele Sore Tempe" Seperti PDIP

KAMIS, 26 DESEMBER 2024 | 20:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Prabowo Subianto diyakini akan tetap mengambil tanggung jawab atas kebijakan PPN 12 persen meski bukan produk pemerintahan Prabowo, melainkan era Presiden Joko Widodo yang mendapat dukungan penuh dari PDIP.

Sebagai Kepala Negara, Prabowo tidak cuci tangan dan memilih berpikir matang dengan tetap menyerap aspirasi rakyatnya.

Hal ini berbeda dengan sikap PDIP yang terkesan lempar batu sembunyi tangan soal kebijakan PPN 12 persen. Sebagai inisiator, PDIP kini justru menyerang kebijakan PPN 12 persen setelah berada di luar pemerintahan. 


"Karakter politik esuk dele sore tempe (pagi kedelai sore tempe) yang dipertontonkan PDIP tak membuat Prabowo antikritik. Ibarat kata PDIP itu benihnya kau yang tanam, anaknya tidak mau kau akuin, bahkan kau tolak dan nistakan," kritik Aktivis Gerakan Mahasiswa 98, Haris Rusly Moti, Kamis, 26 Desember 2024.

Alih-alih cuci tangan, Prabowo tetap mengambil tanggung jawab dengan tetap berhati-hati. Presiden Prabowo tidak akan serampangan menerapkan kebijakan tersebut tanpa mendengar aspirasi rakyat.

“Saya kira bukanlah karakter Presiden Prabowo menyalahkan masa lalu setiap menghadapi masalah dan tantangan," lanjut Haris.

Yang ia lihat saat ini, Prabowo sangat terbuka dengan masukan dan kritik dari publik, baik dari unsur ormas agama seperti MUI, KWI, PGI, hingga pengusaha dan masyarakat umum.

"Pemerintahan Prabowo tidak antikritik, melainkan terbuka terhadap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sipil terkait penerapan PPN 12 persen," pungkas Haris.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya