Berita

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo/RMOLJateng

Politik

Ketua DPC PDIP Solo Tunggu Instruksi Megawati soal Hasto Tersangka

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 05:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku baru mengetahui penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dari pemberitaan media. 

Rudy mengatakan, semestinya yang memiliki kewenangan untuk menyikapi kabar tersebut adalah DPP PDIP.

Rudy juga menyatakan sebagai kader PDIP pastinya semua taat hukum. Kejadian tersebut juga tidak berpengaruh terhadap kesolidan partai.


"Kita tetap dalam satu barisan yang penting kita tidak melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum itu tantangan dari perjuangan,” kata Rudy dikutip dari Kantor Berita RMOLJateng, Rabu 25 Desember 2024.

Mantan Walikota Solo ini mengaku tidak tahu persis kondisinya seperti apa soal Hasto. 

"Mestinya hal ini kan yang punya kewenangan untuk mensikapi kan DPP PDIP terutama bidang hukum,” lanjutnya.

Rudy menyampaikan, selain taat hukum, kader PDIP juga mengikuti proses hukum yang berlaku. Jika memang ada proses hukum, sesuai mekanisme diproses sesuai dengan aturan yang berlaku menurut negara.

"Saya belum bisa komentar banyak karena toh sprindik nya baru di medsos. Termasuk (sikap) ketua umum juga belum mengeluarkan instruksi,” kata Rudy.

Rudy berpesan kepada kader PDIP Solo agar tidak terpancing dengan isu-isu yang ramai di media sosial. 

“Saya tegaskan jangan terpancing dengan isu-isu yang dikeluarkan di medsos itu aja. Itu wewenang DPP, nanti pasti ada instruksi, dari ketua umum,” pungkas Rudy. 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus Harun Masiku sejak Januari 2020. Ia juga pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Terakhir kali Hasto diperiksa pada Juni 2024 lalu.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya