Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap bersama buronan Harun Masiku.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, mengatakan Hasto sebagai politisi seharusnya sudah siap menghadapi risiko politik, termasuk kemungkinan hukuman penjara.
"Hasto jadi tersangka. Dia sudah siap dipenjara sejak lama dan dia sebagai politisi pastinya sudah siap dengan risiko politik itu," kata Islah seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Selasa 24 Desember 2024.
Terkait anggapan kasus ini sebagai pengalihan isu, Islah membantah. Ia menyebut penetapan status tersangka Hasto bukanlah kejutan, melainkan langkah yang sudah diprediksi.
"Pentersangkaan ini sudah diperkirakan sejak lama. Pemecatan (Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari PDIP) yang membuat status tersangkanya datang lebih cepat," ungkap Islah.
KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka setelah ekspose atau gelar perkara yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang baru di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto.
Ekspose itu digelar setelah acara serah terima jabatan yang dilakukan pada Jumat sore, 20 Desember 2024, setelah ekspose sebelumnya pada Kamis, 19 Desember 2024 ditunda karena hanya dihadiri 2 pimpinan KPK sebelumnya, yakni Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.
Dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Sprindik tersebut terbit berdasarkan Laporan Pengembangan Penyidikan nomor LPP-24/DIK.02.01/22/12/2024 tanggal 18 Desember 2024.
Hasto disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
