Berita

Tangkapan layar Feri Amsari saat berbicara pada podcast Akbar Faizal Uncensored/Repro

Politik

Feri Amsari: Prabowo Tak Tepat Usulkan Pemilihan Kepala Negara ke Parlemen

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 21:13 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Presiden Prabowo Subianto tidak tepat dalam mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada parlemen. Alasan karena biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemilu sangat mahal seharusnya tidak boleh menjadi alasan untuk menggeser kedaulatan individu dalam memilih calon pemimpinnya.

“Salah kalau anggaran yang tinggi menjadi kemudin memindahkan kedaulatan rakyat ke DPRD. Seolah yang menimbulkan biaya tinggi itu adalah pemilih,” katanya saat berbincang pada podcast Akbar Faizal Uncensored dilihat redaksi, Senin, 23 Desember 2024.

Feri menegaskan, tingginya biaya pemilu di Indonesia disebabkan oleh partai politik dan para peserta pemilu dan penyelenggara itu sendiri. Praktik membeli partai politik untuk mengalahkan lawan menjadi salah satu hal yang memicu selain berbagai praktik money politik.


“Yang dikerjakan adalah money politik, semua berlomba memberi uang,” ujarnya.

Namun begitu, yang membuat heran kata Feri, tidak ada sanksi yang memberi efek jera bagi praktik melanggar aturan tersebut. Ketiadaan sanksi tegas itulah yang membuat money politik yang membebani peserta pemilu itulah yang membuat setiap pemilu selalu membutuhkan biaya yang tinggi. 

“Tapi kenapa hanya masyarakat yang dihukum. Sekalipun mereka menerima, tapi kenapa tidak orang politik yang dihukum 2 periode tidak bisa ikut politik misalnya. Itu akan lebih memberi efek yang lebih besar,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya