Berita

Tangkapan layar Feri Amsari saat berbicara pada podcast Akbar Faizal Uncensored/Repro

Politik

Feri Amsari: Prabowo Tak Tepat Usulkan Pemilihan Kepala Negara ke Parlemen

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 21:13 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Presiden Prabowo Subianto tidak tepat dalam mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada parlemen. Alasan karena biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemilu sangat mahal seharusnya tidak boleh menjadi alasan untuk menggeser kedaulatan individu dalam memilih calon pemimpinnya.

“Salah kalau anggaran yang tinggi menjadi kemudin memindahkan kedaulatan rakyat ke DPRD. Seolah yang menimbulkan biaya tinggi itu adalah pemilih,” katanya saat berbincang pada podcast Akbar Faizal Uncensored dilihat redaksi, Senin, 23 Desember 2024.

Feri menegaskan, tingginya biaya pemilu di Indonesia disebabkan oleh partai politik dan para peserta pemilu dan penyelenggara itu sendiri. Praktik membeli partai politik untuk mengalahkan lawan menjadi salah satu hal yang memicu selain berbagai praktik money politik.


“Yang dikerjakan adalah money politik, semua berlomba memberi uang,” ujarnya.

Namun begitu, yang membuat heran kata Feri, tidak ada sanksi yang memberi efek jera bagi praktik melanggar aturan tersebut. Ketiadaan sanksi tegas itulah yang membuat money politik yang membebani peserta pemilu itulah yang membuat setiap pemilu selalu membutuhkan biaya yang tinggi. 

“Tapi kenapa hanya masyarakat yang dihukum. Sekalipun mereka menerima, tapi kenapa tidak orang politik yang dihukum 2 periode tidak bisa ikut politik misalnya. Itu akan lebih memberi efek yang lebih besar,” pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya