Mumpung Istana-DPR Akur, Sangat Gampang Revisi PPN 12 Persen

Mumpung hubungan Istana dan DPR sedang harmonis, maka aturan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai tahun depan, bisa dengan mudah direvisi.

Demikian penegasan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno lewat unggahan Instagram pribadinya yang dikutip redaksi, Senin 23 Desember 2024.

"Dari pada ribut saling tuding biang kerok kenaikan PPN 12 persen kalo mau diubah itu peraturan kan mudah. Merem aja beres," kata Adi.

"Mumpung istana-DPR akur. Atau biarin aja aturannya, anggap dosa bersama. Pemilu masih lama, rakyat lupa siapa yg bikin aturan," sabmbungnya.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah ini menekankan bahwa ingatan rakyat terbilang pendek sehingga kerap lupa yang yang diperbuat elite politik.

"Jelang pemilu kasih salam tempel aman barang. Apalagi dikasih bansos, makin sumringah itu rakyat," kata Adi.

Adi menambahkan bahwa kalau berniat mengubah aturan mestinya semudah membalik telapak tangan.

"Kan di negara ini tak ada yang sulit mengubah aturan dalam Waktu milah. Ya toh," ujar Adi.

Adi juga meminta publik tidak mudah bertepuk tangan dengan parpol yang terlihat menolak kenaikan PPN 12 persen agar kelihatan heroik.

"Jangan-jangan sebelumnya mendukung itu kebijakan. Biasa, drakor beginian kan sudah terjadi lama," pungkas Adi.