Berita

Sekretaris Eksekutif Bakumsu/RMOL

Nusantara

Bakumsu: ‘Aktor Negara’ jadi Pelanggar HAM Tertinggi di Sumut Tahun 2024

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 21:22 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Sumatera Utara masih memprihatinkan. Berdasarkan catatan dari Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), pelanggaran ini terbanyak dilakukan oleh pihak yang masuk dalam kategori ‘aktor negara’ seperti polisi, tentara, satpol PP, perangkat desa hingga bupati.

“Tertinggi adalah kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor negara,” kata Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Juniaty Aritonang, Jumat, 20 Desember 2024.

Juniaty memaparkan selama tahun 2024, pihaknya mencatat adanya 42 kasus pelanggaran HAM berupa kriminalisasi dan kekerasan terhadap pembela HAM. Dari kasus tersebut, 29 melibatkan aktor negara, kemudian 9 melibatkan aktor non negara seperti korporasi dan 5 kasus yang dilakukan oleh aktor anonim.


“Aktor anonim ini kami gunakan untuk menyebut para preman maupun kelompok-kelompok lain yang biasanya dibayar oleh pihak tertentu untuk mengintimidasi para pejuang HAM,” ungkapnya.

Pejuang HAM sendiri oleh Bakumsu merupakan kategori untuk menyebut kalangan aktivis, masyarakat adat, warga desa, mahasiswa hingga jurnalis. Dalam kasus ini mereka mencatat beberapa bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh pejuang HAM tersebut.

“Adapun yang menjadi korban pelanggaran HAM terdapat 3 kasus terhadap jurnalis, 5 kasus kepada
mahasiswa, 10 kasus kepada aktivis, 9 kasus kepada masyarakat adat, 11 kasus kepada warga desa,
dan 4 kasus yang masuk kedalam kategori masyarakat umum,” ujarnya.

Sedangkan dari sisi wilayah, Kota Medan masih menjadi kabupaten/kota dengan tempat terjadinya pelanggaran HAM tersebut.

“Adapun 3 lokasi dimana terjadinya pelanggaran kekerasan dan kriminalisasi Pembela HAM tertinggi yakni Medan terdapat 14 kasus, Simalungun terdapat 7 kasus, Deli Serdang terdapat 7 kasus,” pungkasnya.

Bakumsu menegaskan, catatan mereka ini masih menjadi bagian kecil dari kejadian pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Mereka meyakini, kejadian lain yang tidak berhasil mereka himpun masih banyak terjadi.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya