Peneliti BRIN Berikan Catatan pada Pembentukan DPN

Ada banyak persoalan yang harus dicermati dari dibentuknya Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Terutama, soal fungsi dan tujuan dibentuknya DPN.

Pandangan itu disampaikan Peneliti BRIN, Muhamad Haripin. Dia menyebutkan, salah satu persoalan utama adalah fungsi DPN yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Dia menduga, permasalahan tidak terlepas dari cepatnya perumusan kebijakan pembentukan DPN di tengah masa perumusan kebijakan pertahanan negara di era Presiden Prabowo Subianto.

"Juga, betapa agresifnya konsolidasi kekuasaan pemerintahan, khususnya di sektor pertahanan jika dilihat lebih makro," ujar Haripin kepada wartawan, Jumat 20 Desember 2024.

Dikatakan Haripin, susunan dari DPN juga menjadi masalah lain. Ada tiga kedeputian, yakni Kedeputian Geostrategi, Geopolitik, Geoekonomi.

Terutama Kedeputian Geopolitik yang berfungsi menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan pengerahan komponen negara dari aspek ideologi, politik dan sosial-budaya.

Dia khawatir Fungsi dan tugas ini disalahgunakan menjadi alat mobilisasi untuk menjustifikasi kebijakan atau saran kepada Presiden yang justru di luar ruang lingkup pertahanan negara.

Haripin pun berharap pemerintah bisa memikirkan ulang urgensi dan relevansi DPN ke depan.

"Karena berisiko adanya tumpang tindih antara DPN, Wantannas ataupun lembaga lain yang memiliki irisan isu," tandasnya.