Berita

VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko/Ist

Bisnis

Telkom Raih Peringkat Kedua Badan Publik Kualifikasi “Informatif” dari KIP

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 16:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menunjukkan komitmennya dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas informasi publik dengan meraih peringkat kedua Badan Publik Kualifikasi “Informatif” dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). 

Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro kepada VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko, berlangsung di Ballroom Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan, sebagai bagian dari Badan Publik, Telkom senantiasa berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi, salah satu pilar utama penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).


Andri menambahkan bahwa Telkom terus berupaya meningkatkan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas layanan informasi publik. 

“Melalui berbagai kanal komunikasi yang kami miliki, Telkom berupaya memenuhi hak akses masyarakat terhadap informasi publik dan meningkatkan transparansi sebagai landasan dalam membangun kepercayaan stakeholders,” kata Andri dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat, 20 Desember 2024.

Hasil kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik dinilai melalui e-Monev (Monitoring dan Evaluasi), merupakan proses evaluasi yang digunakan KIP untuk menilai tingkat keterbukaan informasi publik dari badan publik. 

Proses ini melibatkan pengisian kuesioner (Self-Assessment Quesioner/SAQ) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik, yang menjadi instrumen penting dalam mengukur sejauh mana badan publik memenuhi standar keterbukaan informasi. 

Hasil e-Monev ini menjadi dasar untuk memberikan penilaian serta penghargaan kepada badan publik yang telah menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi.

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah badan publik yang masuk kategori “Informatif”, yaitu sebanyak 162 badan publik, termasuk 36 perusahaan BUMN di dalamnya, dibandingkan 139 badan publik pada tahun sebelumnya. Namun demikian, sebanyak 160 badan publik atau sekitar 44 persen dari total 363 badan publik yang dimonitoring dinilai “kurang informatif” atau “tidak informatif”.

Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro memberikan apresiasi kepada badan publik yang masuk kualifikasi “Informatif” yang mengalami peningkatan dari sebelumnya. 

“Saya menyampaikan apresiasi kepada badan publik yang telah berkomitmen dalam mewujudkan transparansi informasi semoga menjadi pemicu badan publik lainnya untuk memperbaiki pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya